DPR Sarankan Penguatan Sistem Pendidikan yang Tangguh Hadapi Risiko Bencana

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam mengalokasikan anggaran revitalisasi sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra sebesar Rp2,9 triliun untuk 3.084 bangunan sekolah.

Kurniasih menilai upaya percepatan revitalisasi sekolah dan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan merupakan bagian penting dalam memperkuat ekosistem pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan, terutama bagi daerah yang menghadapi tantangan pascabencana.

“Langkah yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana. Pendidikan harus tetap berjalan agar proses belajar siswa tidak mengalami hambatan berkepanjangan,” ujar Kurniasih dalam keterangan pers, Jumat, 22 Mei 2026.

Menurutnya, proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur sekolah, tetapi juga perlu memperhatikan penguatan sistem pendidikan yang tangguh menghadapi risiko bencana di masa mendatang.

Kurniasih mengusulkan agar revitalisasi sekolah pascabencana juga diintegrasikan dengan konsep sekolah tangguh bencana. Menurutnya, pembangunan sarana pendidikan ke depan dapat mempertimbangkan aspek keamanan konstruksi, kesiapsiagaan bencana, serta sistem pembelajaran yang mampu berjalan secara fleksibel dalam situasi darurat.

Selain itu, Kurniasih mengusulkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat pemetaan risiko bencana di lingkungan sekolah sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan di wilayah rawan bencana. Menurutnya, setiap sekolah di daerah dengan potensi risiko tinggi perlu memiliki protokol kesiapsiagaan yang terstandar, termasuk simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala.

Ia juga menilai pentingnya penguatan kapasitas guru melalui pelatihan pembelajaran darurat dan dukungan psikososial bagi siswa agar proses pendidikan tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga dari sisi kesiapan mental peserta didik.

“Momentum revitalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan jangka panjang. Selain pembangunan fisik, penguatan kapasitas guru, dukungan psikososial bagi peserta didik, dan model pembelajaran darurat perlu terus dikembangkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara berkelanjutan,” katanya.

Kurniasih juga mendorong pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan sebagai alternatif ketika kegiatan belajar tatap muka mengalami hambatan akibat situasi darurat. Menurutnya, pemanfaatan teknologi pendidikan dapat menjadi solusi agar akses belajar peserta didik tetap berjalan dalam berbagai kondisi.

Ia menilai kolaborasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan akan mempercepat proses pemulihan pendidikan secara menyeluruh.

Hal tersebut sekaligus sejalan dengan Asta Cita Presiden dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul melalui pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

“Anak-anak di wilayah terdampak perlu mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan yang baik. Dengan sinergi yang kuat, proses pemulihan ini diharapkan bukan hanya memulihkan kondisi sekolah, tetapi juga menghadirkan sistem pendidikan yang semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tutup Kurniasih.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2,9 triliun untuk merevitalisasi 3.084 bangunan sekolah yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra, meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. ***