Beban Impor LPG Membengkak, DPR Desak PGN Turunkan Tarif Jaringan Gas

JAKARTA – Tingginya ketergantungan Indonesia terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor dinilai semakin menguras keuangan negara. Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, mendesak pemerintah segera beralih ke pemanfaatan gas bumi melalui pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif.

Langkah peralihan ini dinilai strategis untuk mendukung denyut nadi perekonomian, khususnya di sektor pariwisata seperti perhotelan dan restoran yang sangat membutuhkan pasokan energi murah dan andal. Saat ini, pengembangan jargas berjalan melalui dua skema, yakni pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Kementerian ESDM serta investasi mandiri PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

"Jargas dari APBN dan dari PGN berjalan, tetapi yang dikelola PGN tarifnya relatif lebih tinggi," ungkap Bambang di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Akibat tarif yang dinilai kurang kompetitif tersebut, fasilitas jargas PGN selama ini lebih banyak diserap oleh sektor industri. Padahal, sasaran utama peralihan energi ini adalah menembus skala rumah tangga agar lonjakan subsidi LPG bisa ditekan secara signifikan.

"Kita perlu meningkatkan rasio penggunaan gas di masyarakat melalui jargas, apalagi subsidi LPG cukup besar," urainya.

Agar pembangunan infrastruktur perpipaan ini tidak berakhir merugi, perencanaan matang mutlak diperlukan untuk mencapai skala keekonomian proyek. Syarat utamanya adalah keberadaan konsumen utama atau anchor buyer di tengah kawasan permukiman yang padat penduduk.

"Agar ekonomis, harus ada anchor buyer dan kawasan permukiman yang cukup padat," paparnya.

Bambang juga menyoroti pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dan pengembang perumahan swasta. Kolaborasi lintas sektor ini diyakini mampu mempercepat pemasangan infrastruktur sehingga manfaat gas bumi bisa dinikmati lebih banyak warga secara merata.

"Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengembang perumahan menjadi penting untuk memperluas jangkauan jargas," tambahnya.

Terkait jaminan keselamatan pengguna, pemasangan instalasi gas pipa dipastikan terhindar dari risiko bahaya asalkan seluruh proses perencanaan, spesifikasi, pembangunan, dan pengawasan memenuhi standar teknis. Namun, seluruh infrastruktur megah yang dibangun tidak akan ada artinya tanpa kepastian pasokan gas dari hulu.

"Keamanan bergantung pada perencanaan, spesifikasi, pembangunan, dan pengawasan yang baik. Yang terpenting adalah ketersediaan gas. Infrastruktur tidak akan bermanfaat jika pasokan tidak ada," tegasnya.

Sebagai informasi, perluasan jargas rumah tangga telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Kebijakan ini diproyeksikan mampu memangkas impor LPG nonsubsidi hingga 83,5 juta kilogram setiap tahun.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah mengeksekusi lima paket pembangunan jargas dengan total 115.264 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia. Pemerataan akses ini juga diiringi rencana pembangunan pipa transmisi gas ruas Dumai–Sei Mangkei (Dusem) segmen Belawan–Labuhan Batu dan Labuhan Batu–Duri yang membentang sepanjang 541,8 kilometer.

Melalui pemanfaatan energi yang lebih meluas, masyarakat akan mendapatkan akses bahan bakar yang lebih praktis dan aman. Sementara bagi postur keuangan negara, keberadaan jargas terbukti ampuh memangkas beban subsidi sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah. ***