Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, DPR Desak Investigasi Total dan Prioritaskan Korban

JAKARTA — Kecelakaan kereta api terjadi di lintasan rel kawasan Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026) malam. Insiden tersebut melibatkan rangkaian KRL, sebuah taksi, dan kereta api jarak jauh Argo Bromo, serta menyebabkan 14 korban meninggal dunia dan 84 orang luka-luka.

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut.

Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian penuh terhadap penanganan para korban, khususnya yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

“Dalam situasi darurat, tidak boleh ada hambatan, termasuk faktor administrasi. Penanganan medis harus menjadi prioritas utama, termasuk kemudahan pembiayaan melalui asuransi,” ujar Sofwan, Selasa (27/4/2026).

Selain itu, Sofwan mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kecelakaan.

Ia menyoroti beberapa hal penting yang harus didalami, di antaranya pemicu terjadinya kecelakaan beruntun yang melibatkan KRL, kendaraan taksi, dan KA Argo Bromo.

Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap sistem mitigasi kecelakaan, khususnya di stasiun-stasiun padat yang dilintasi oleh kereta komuter dan kereta jarak jauh.

“Perlu dijawab bagaimana sistem monitoring maupun petugas di lapangan bisa gagal mendeteksi atau mengantisipasi laju KA Argo Bromo hingga menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sofwan juga meminta investigasi terhadap laporan masyarakat terkait dugaan gangguan teknis pada armada taksi listrik. Hal ini penting untuk memastikan apakah kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut mengalami kendala teknis hingga berhenti di tengah perlintasan rel.

Ia menambahkan, jika diperlukan, pemerintah harus melakukan inspeksi menyeluruh terhadap armada transportasi terkait guna memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat.

“Seluruh kemungkinan penyebab harus dibuka secara transparan sebagai bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang,” pungkasnya. ***