Imbas Kenaikan Harga Energi Masyarakat Terjepit Pajak Layaknya Era Kolonial
![]() |
| Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia |
JAKARTA - Kebijakan pemerintah di sektor energi kembali memanen kritik pedas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dinilai menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat lantaran menaikkan harga LPG berbarengan dengan melambungnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).
Kondisi ini memicu respons keras dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto. Ia memandang jajaran kabinet saat ini seakan bekerja mandiri layaknya sistem auto pilot tanpa arah komando yang jelas.
"Kabinet hari ini bisa dikatakan kabinet auto pilot. Karena kondisi keuangan yang tidak kondusif, maka setiap menteri mengambil pilihan paling mudah, yakni menaikkan harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat," ungkap Hari kepada RMOL, Selasa (21/4/2026).
Pembebanan kepada rakyat ini diperburuk dengan kenyataan pahit mengenai gaya hidup para pemangku kebijakan. Alih-alih berempati dengan kesulitan warga, para elit pemerintahan justru kerap memamerkan harta kekayaan di ruang publik.
"Kita dipaksa untuk menghemat, tapi pajak dinaikkan seperti era kolonial. Di sisi lain, para elit justru mempertontonkan kemewahan," cecarnya.
Absennya koordinasi antarinstansi juga membuat tiap kementerian seolah mengeksekusi programnya masing-masing. Hal tersebut lambat laun menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wibawa negara.
"Citra pemerintahan saat ini makin tidak terjaga karena pembiaran atas agenda kementerian masing-masing. Kasus MBG, KDMP, hingga urusan Satgas PKH berjalan semaunya, selama kepentingan pribadi dan kelompok tidak terganggu," urainya.
Sebagai solusi jangka pendek untuk meredam kekecewaan warga, perombakan kursi pembantu presiden khususnya di pos energi dinilai sangat krusial dan mendesak.
"Reshuffle bisa menjadi obat sementara bagi pemerintahan saat ini," paparnya.
Kendati demikian, langkah taktis tersebut wajib dibarengi dengan perubahan haluan kebijakan negara agar lebih membumi dan pro rakyat. Tanpa adanya pembenahan mendasar, resistensi dari kalangan kelas menengah dipastikan bakal meledak.
"Jika situasi terus tidak menentu, gerakan sipil akan menguat, terutama dari kelas menengah yang tertekan oleh dampak situasi global hingga nasional. Biarkan gajah-gajah bertarung, tapi jangan sampai semut terinjak-injak," terangnya.***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | rmol.id |
| Kategori | : | Cendekia, Balai Kota, Parlemen |











