Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Wali Kota Pekanbaru Gugah Kepedulian Sosial Pemuda di Peringatan Sumpah Pemuda ke-98
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Wali Kota Pekanbaru Gugah Kepedulian Sosial Pemuda di Peringatan Sumpah Pemuda ke-98
2
Diskon Pajak Berbuah Manis, 190 Ribu Warga Pekanbaru Sudah Lunasi PBB Tahun Ini
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Diskon Pajak Berbuah Manis, 190 Ribu Warga Pekanbaru Sudah Lunasi PBB Tahun Ini
3
Hancurkan Ratusan Ribu Berkas Paspor Lawas, Imigrasi Pekanbaru Kosongkan Ruang Arsip
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Hancurkan Ratusan Ribu Berkas Paspor Lawas, Imigrasi Pekanbaru Kosongkan Ruang Arsip
4
Atasi Banjir Pekanbaru, Waduk Cipta Karya Segera Beroperasi dan Lahan UIN Suska Dilirik Jadi Tangkapan Air
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Atasi Banjir Pekanbaru, Waduk Cipta Karya Segera Beroperasi dan Lahan UIN Suska Dilirik Jadi Tangkapan Air
5
Ratusan Bangunan Terbakar di Pekanbaru Sepanjang 2026, Warga Diminta Rutin Cek Instalasi Listrik
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Ratusan Bangunan Terbakar di Pekanbaru Sepanjang 2026, Warga Diminta Rutin Cek Instalasi Listrik
6
Ratusan Ribu Warga Akses TRC Pekanbaru Aman, Laporan Keamanan dan PJU Paling Banyak Dikeluhkan
Kabar Bertuah
6 jam yang lalu
Ratusan Ribu Warga Akses TRC Pekanbaru Aman, Laporan Keamanan dan PJU Paling Banyak Dikeluhkan
Home  /  Berita  /  Cendekia

Imbas Kenaikan Harga Energi Masyarakat Terjepit Pajak Layaknya Era Kolonial

Imbas Kenaikan Harga Energi Masyarakat Terjepit Pajak Layaknya Era Kolonial
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia
Selasa, 21 April 2026 15:58 WIB

JAKARTA - Kebijakan pemerintah di sektor energi kembali memanen kritik pedas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dinilai menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat lantaran menaikkan harga LPG berbarengan dengan melambungnya biaya Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kondisi ini memicu respons keras dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto. Ia memandang jajaran kabinet saat ini seakan bekerja mandiri layaknya sistem auto pilot tanpa arah komando yang jelas.

"Kabinet hari ini bisa dikatakan kabinet auto pilot. Karena kondisi keuangan yang tidak kondusif, maka setiap menteri mengambil pilihan paling mudah, yakni menaikkan harga barang yang menjadi kebutuhan masyarakat," ungkap Hari kepada RMOL, Selasa (21/4/2026).

Pembebanan kepada rakyat ini diperburuk dengan kenyataan pahit mengenai gaya hidup para pemangku kebijakan. Alih-alih berempati dengan kesulitan warga, para elit pemerintahan justru kerap memamerkan harta kekayaan di ruang publik.

"Kita dipaksa untuk menghemat, tapi pajak dinaikkan seperti era kolonial. Di sisi lain, para elit justru mempertontonkan kemewahan," cecarnya.

Absennya koordinasi antarinstansi juga membuat tiap kementerian seolah mengeksekusi programnya masing-masing. Hal tersebut lambat laun menggerus tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wibawa negara.

"Citra pemerintahan saat ini makin tidak terjaga karena pembiaran atas agenda kementerian masing-masing. Kasus MBG, KDMP, hingga urusan Satgas PKH berjalan semaunya, selama kepentingan pribadi dan kelompok tidak terganggu," urainya.

Sebagai solusi jangka pendek untuk meredam kekecewaan warga, perombakan kursi pembantu presiden khususnya di pos energi dinilai sangat krusial dan mendesak.

"Reshuffle bisa menjadi obat sementara bagi pemerintahan saat ini," paparnya.

Kendati demikian, langkah taktis tersebut wajib dibarengi dengan perubahan haluan kebijakan negara agar lebih membumi dan pro rakyat. Tanpa adanya pembenahan mendasar, resistensi dari kalangan kelas menengah dipastikan bakal meledak.

"Jika situasi terus tidak menentu, gerakan sipil akan menguat, terutama dari kelas menengah yang tertekan oleh dampak situasi global hingga nasional. Biarkan gajah-gajah bertarung, tapi jangan sampai semut terinjak-injak," terangnya.***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:rmol.id
Kategori:Cendekia, Balai Kota, Parlemen
wwwwww