Nestapa Siswa SMP Tertembak Saat Belajar Diwarnai Drama Medis dan Intimidasi Aparat

GRESIK - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengambil langkah tegas menyikapi tragedi peluru nyasar yang melukai dua pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gresik. Lembaga ini memastikan akan membawa kasus kelalaian yang bersumber dari lapangan tembak TNI AL tersebut langsung ke meja Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Langkah advokasi ini diambil guna memastikan pemenuhan keadilan bagi korban yang saat ini justru merasa ditekan oleh pihak kesatuan. Anggota KPAI, Diyah Puspitarini, menegaskan bahwa negara harus hadir memulihkan kondisi fisik dan psikis anak yang menjadi korban.

"KPAI menerima cek aduan kasus ini dan akan menindaklanjuti untuk menyampaikan langsung kepada pihak terkait, termasuk Kemhan," sebut Diyah di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Insiden mengerikan ini terjadi sewaktu kedua korban berinisial DF (14) dan RO (15) sedang mengikuti kegiatan sosialisasi di lingkungan sekolahnya, Rabu (17/12/2025). Lokasi sekolah yang hanya berjarak 2,3 kilometer dari lapangan tembak tak mampu menghindarkan mereka dari proyektil liar milik prajurit Marinir yang tengah berlatih. Tembakan tersebut bersarang di tangan kiri DF dan punggung kanan RO.

Kekecewaan mendalam dirasakan keluarga korban, terutama saat proses penanganan medis di Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang. Dewi Murniati selaku orang tua DF mengungkapkan, operasi pengangkatan peluru anaknya yang dijadwalkan pukul 19.30 WIB terpaksa molor hingga pukul 23.30 WIB. Keterlambatan fatal ini dipicu oleh percekcokan antara dirinya dengan seorang dokter dari pihak kesatuan yang mempermasalahkan penggunaan kamar VIP B, padahal seluruh biaya ditanggung secara mandiri.

"Makanya saya ambil VIP B, dan perdebatan yang terjadi di depan ruang kamar operasi itu membuat anak saya jadwal operasinya itu molor, karena apa? Dia masuk jam 19.30, baru keluar jam 23.30. Ada beberapa jam yang membuat anak saya ini tidak segera ditangani, padahal kondisinya saat itu emergency," papar Dewi menceritakan kronologi kejadian, Kamis (2/4/2026).

Kondisi korban kian traumatis setelah ikut menyaksikan perdebatan alot tersebut, termasuk saat pihak kesatuan memaksa mengambil proyektil yang berhasil dikeluarkan dari tubuhnya.

Upaya mediasi yang coba dibangun keluarga pun bertepuk sebelah tangan. Dewi sebelumnya telah mengajukan enam poin kesepakatan damai, meliputi permohonan maaf kesatuan, biaya perawatan, jaminan masa depan anak, hingga somasi ganti rugi materiil Rp300 juta dan kerugian immaterial Rp1,5 miliar.

Namun, draf tersebut ditolak mentah-mentah. Pihak militer justru menyodorkan syarat penyelesaian sepihak yang dianggap menekan psikologis keluarga korban.

"Justru mereka itu membuat draf sendiri, yakni yang pertama saya sebagai ibu korban harus membuat permintaan maaf di dalam video yang video tersebut dibuat di batalion mereka, di samping saya men-take down surat terbuka yang sudah saya buat," urainya mengakhiri penjelasan.***