Menkeu Siap Intervensi Anggaran Kementerian: Pilih Potong Gaji daripada Boros Kas Negara

JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pernyataan menohok terkait rencana efisiensi besar-besaran di lingkungan pemerintahan. Ia secara terbuka mendukung wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, dengan alasan penghasilan para elit tersebut saat ini sudah terlalu tinggi.

Dukungan ini muncul di tengah upaya kementeriannya melakukan penyisiran anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi rakyat.

“Setuju, itu kan bagus. Gajinya sudah kegedean. Kalau itu (pemotongan gaji) bagus,” tegasnya, Jumat (20/3/2026).

Purbaya mengungkapkan kekesalannya terhadap perilaku sejumlah kementerian yang justru enggan melakukan penghematan secara mandiri. Alih-alih menyisir anggaran operasional, banyak instansi yang malah kedapatan mengajukan tambahan dana baru dalam jumlah besar saat diminta melakukan efisiensi.

“Mungkin, karena ada putusan efisiensi yang sudah kami rapatkan sebelumnya dengan Menko Perekonomian tentang efisiensi,” katanya.

Melihat keengganan instansi untuk berhemat, Kementerian Keuangan berencana mengambil langkah intervensi langsung. Ia mengisyaratkan akan menetapkan besaran potongan secara sepihak untuk dipatuhi oleh masing-masing kementerian yang membandel.

“Saya minta tadinya kementerian untuk memotong sendiri, tapi mereka kalau disuruh tidak mau memotong, mereka menaikkan semua malah. Kalau bisa saya putuskan saya potong berapa, mereka yang sesuaikan. Nanti kami akan kasih tahu ke mereka,” ujarnya.

Fokus pemangkasan kali ini akan menyasar kegiatan yang dianggap hanya menghabiskan anggaran tanpa urgensi yang jelas. Purbaya menyoroti kebiasaan rapat-rapat yang tidak produktif serta kebijakan yang lambat memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Nanti kan tadinya kami minta mereka memotong anggaran-anggaran yang dianggap bisa ditunda untuk sementara. Macam-macam. Rapat tidak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, itu kan bisa dipilih,” tambahnya.

Langkah berani ini diharapkan mampu menutup celah pemborosan kas negara dan memastikan alokasi dana benar-benar tersalurkan untuk program prioritas yang menyentuh masyarakat luas.***