Ketika Relawan Internasional Sudah Datang, Narasi Bantuan Asing Masih Dianggap Belum Diperlukan

PADANG – Di tengah pemulihan panjang pasca-banjir bandang di Sumatra, muncul satu kenyataan yang tak banyak disadari publik: bantuan asing ternyata sudah mengalir ke Sumatera Barat, bahkan sebelum ada pernyataan resmi pemerintah pusat mengenai kebutuhan dukungan internasional.

Relawan dari Palestina, Turki, hingga Malaysia disebut telah datang langsung ke Padang, membawa logistik dasar yang sangat dibutuhkan para penyintas — mulai dari kasur, pakaian, hingga kebutuhan makan. Informasi ini disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi, yang mengaku daerahnya memang terbuka menerima siapa pun yang ingin membantu.

“Dari Palestina itu lewat kantor mereka di Inggris, dari Turki mereka datang langsung. Bantuan macam-macam, ada kasur, pakaian, makanan,” ujar Mahyeldi, Jumat (12/12/2025).

Relawan-relawan itu bergerak cepat, menyerahkan bantuan lalu kembali, tanpa menunggu pengaturan birokrasi.

Namun di saat yang sama, pemerintah pusat menyampaikan pesan berbeda. Mereka menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri, sehingga bantuan internasional belum diperlukan secara resmi.

Dua Realitas yang Berjalan Bersamaan

Kondisi di lapangan menunjukkan situasi yang kontras. Warga di Sumbar, terutama di wilayah terdampak paling parah, merasakan langsung kehadiran donasi luar negeri. Sementara itu, pernyataan resmi para pejabat pusat menekankan bahwa belum ada bantuan asing yang diterima negara.

Pernyataan Menteri Luar Negeri Sugiono beberapa hari lalu menegaskan bahwa operasi penanganan bencana masih berada dalam kapasitas Indonesia. Mensesneg Prasetyo Hadi bahkan memastikan stok pangan nasional cukup.

Dari sisi pemerintah pusat, narasinya jelas:

negara mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Namun dari sisi daerah, kenyataannya lain:

dukungan asing sudah menjadi bagian dari upaya bertahan warga.

Solidaritas Global Mengalir Lewat Jalur Non-Formal

Bantuan internasional yang masuk ke Sumbar tidak melalui mekanisme diplomatik negara ke negara, melainkan jalur langsung dari organisasi kemanusiaan dan lembaga-lembaga relawan. Pola ini semakin sering terjadi pada situasi bencana besar, ketika masyarakat internasional memilih bergerak tanpa menunggu protokol resmi.

Bagi sebagian perantau Minang di luar negeri, bantuan ini bukan sekadar donasi, melainkan bentuk keterikatan emosional dengan kampung halaman.

“Kita tidak menghalangi, siapa pun yang ingin membantu silakan,” ujar Gubernur Mahyeldi. 

Di Tengah Birokrasi yang Ketat, Warga Bergerak Lebih Cepat

Perbedaan narasi ini mencerminkan kesenjangan antara kecepatan warga dan organisasi kemanusiaan internasional yang langsung merespons kebutuhan di lapangan, dengan pendekatan pemerintah pusat yang menimbang prosedur dan kapasitas nasional.

Bagi penyintas banjir bandang di Sumbar, yang kehilangan rumah, sekolah, dan sumber penghidupan, bantuan apa pun yang datang terlebih dahulu—baik dari negara sahabat, diaspora, maupun relawan asing—menjadi penolong nyata.

Sementara itu, pemerintah pusat memastikan tidak ada penolakan terhadap bantuan asing. Klarifikasi dari Staf Khusus KSP, Timothy Ivan Triyono, menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah menutup pintu bantuan.

“Hanya saja, negara masih sanggup menangani secara mandiri,” katanya.

Pada Akhirnya, Warga Hanya Butuh Kepastian dan Logistik yang Sampai

Di tengah bencana ekologis yang besar ini, publik melihat bagaimana jalur bantuan formal dan non-formal sama-sama bergerak, meski tidak selalu searah. Yang jelas, bagi warga di tenda pengungsian, yang terpenting adalah pasokan datang tepat waktu — dari mana pun sumbernya. ***