Ketika Bencana Menggulung Sumatra, Rumah Sakit Indonesia Dipaksa Melawan Dua Krisis Sekaligus

JAKARTA – Banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akhir November 2025 menjadi bukti telanjang bahwa krisis iklim tidak lagi berada di cakrawala. Ia kini hadir, menghantam tanpa jeda. Hingga Kamis 4 Desember 2025 pukul 16.00, BNPB mencatat 836 korban jiwa, 518 orang hilang, dan lebih dari 2.700 orang luka-luka. Dampaknya merambat ke seluruh sisi kehidupan, termasuk fasilitas kesehatan yang ikut terdampak.

Di berbagai daerah, rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru diterjang air dan lumpur. Ruang perawatan mendadak berubah menjadi pos evakuasi.
"Kami menyelamatkan pasien sambil menjaga rumah sakit agar tidak ikut tenggelam," ungkap seorang tenaga kesehatan yang berjibaku dalam bencana.

Menurut Annisa Trisnia Sasmi, dosen Fakultas Geografi UMS, tragedi ini mencerminkan pertemuan antara ancaman alam, kerentanan masyarakat, dan kapasitas penanggulangan yang belum kuat.
"Bencana banjir skala sebesar ini hampir tidak pernah berdiri sendiri. Penyebabnya karena faktor alam juga campur tangan manusia," sebutnya, 5 Desember 2025.

Peneliti hidrologi UGM, Hatma Suryatmojo, menambahkan bahwa bencana hidrometeorologi akhir November adalah pola lama yang kini kian berulang—cuaca ekstrem yang dipicu perubahan iklim bersanding dengan rusaknya kawasan hulu dan tata ruang.

Di sisi lain, sektor kesehatan sendiri ternyata ikut menyumbang jejak krisis. Data Health Care Without Harm pada 2019 menunjukkan sistem kesehatan global menghasilkan 4,4 persen emisi gas rumah kaca—angka yang setara dengan sebuah “negara” penghasil emisi kelima terbesar di dunia. Operasional rumah sakit yang berjalan 24 jam, penggunaan energi tinggi, hingga limbah medis yang belum dikelola optimal memperbesar kontribusinya.

Membaca Sinyal dari Paris Agreement

Sejak Paris Agreement disepakati 12 Desember 2015, dunia berkomitmen menahan kenaikan suhu global di bawah 2°C. Indonesia menyatakan komitmennya melalui UU No. 16 Tahun 2016, dengan target penurunan emisi 31,9 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Komitmen ini kini menyentuh sektor kesehatan melalui peluncuran Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Kesehatan 2025–2030 dan pedoman fasilitas kesehatan berketahanan iklim dan lestari lingkungan (Fasbiklin). Rumah sakit didorong tak hanya berfungsi saat bencana, tetapi juga memperkecil jejak emisinya.

Fasbiklin mengarahkan fasilitas kesehatan memperkuat efisiensi energi, memanfaatkan energi terbarukan, menggunakan pendingin rendah emisi, hingga memperbaiki pengelolaan limbah. Adaptasinya mencakup desain bangunan tahan banjir, sistem listrik dan air cadangan, serta surveilans penyakit yang dipengaruhi perubahan cuaca.

Tantangan Berat Masih Menggunung

Di lapangan, hambatan masih membentang panjang. Banyak rumah sakit belum memiliki data jejak karbon yang menjadi dasar mitigasi. Di tingkat daerah, isu iklim masih dipandang sebagai pelengkap, bukan kebutuhan vital keselamatan publik.

Aspek lingkungan dalam akreditasi sering hanya dipenuhi sebagai formalitas. Sementara lebih dari 3.200 rumah sakit di Indonesia dituntut mampu terus beroperasi dalam segala kondisi, banyak tenaga kesehatan belum dibekali pelatihan adaptasi iklim yang memadai.

Padahal, peluang besar terlihat jelas. BAPPENAS mencatat bahwa pembangunan rendah karbon dapat mencegah 40.000 kematian dini setiap tahun pada 2045, menciptakan 15,3 juta pekerjaan hijau, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,4 triliun dolar AS.

Aksi iklim bukan beban—melainkan investasi keselamatan.

Benteng Kesehatan Nasional Tak Boleh Runtuh

Krisis iklim akan terus menguji kekuatan sistem kesehatan Indonesia. Banjir Sumatra menunjukkan bahwa waktu untuk berbenah sudah hampir habis. Rumah sakit harus berdiri sebagai benteng terakhir—tempat yang tetap menyala ketika listrik padam, tetap kokoh ketika banjir datang, tetap berfungsi ketika masyarakat paling membutuhkan pertolongan.

Perubahan hanya bisa lahir dari langkah keberanian: memperkuat infrastruktur, menggunakan energi bersih, menetapkan ketahanan rumah sakit sebagai prioritas anggaran, serta memastikan tenaga kesehatan dibekali kemampuan menghadapi ancaman iklim.

Transformasi rumah sakit menjadi fasilitas berketahanan iklim dan ramah lingkungan bukanlah pilihan tambahan. Itu syarat utama agar layanan kesehatan tetap hidup di tengah dunia yang terus memanas dan rapuh. ***