Legislator Usul Moratorium Izin Pengelolaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Ekonomi

JAKARTA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo mengusulkan kepada negara untuk melakukan moratorium izin-izin pengelolaan kawasan hutan untuk kegiatan ekonomi.

Selain itu, ia juga mengusulkan agar negara dan pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua kegiatan yang bersinggungan dengan hutan.

"Perlindungan terhadap kawasan hutan dan lingkungan harus menjadi prioritas utama. Ia juga menyatakan bahwa korban dari tanah longsor, bencana banjir, dan rusaknya lingkungan tidak dapat dinilai dengan uang semata," kata Firman, Senin (1/12/2025).

Oleh karena itu, Firman yang juga politikus senior Golkar ini mengusulkan agar moratorium dilakukan oleh negara dan bagi siapa yang melanggar selama ini harus ditindak tegas dan diberikan sanksi seberat-beratnya.

"Jika ada regulasi yang perlu diperbaiki untuk mengedepankan perlindungan kawasan hutan, DPR bersama pemerintah harus sesegera mungkin menjadikan prioritas utama," ujar Firman Soebagyo.

Firman juga menyatakan, bangsa Indonesia harus mendukung sepenuhnya spirit dan semangat Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi dan perusakan hutan dan lingkungan.

"Dengan demikian, diharapkan bahwa hutan dan lingkungan dapat diselamatkan dan kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga," tegas legislator dapil Jateng III ini. ***