Tenggat Reformasi Kian Dekat, 16 Ribu Pegawai Bea Cukai Terancam Bila Kinerja Mandek

JAKARTA – Suasana di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga tersebut harus menunjukkan perbaikan nyata dalam satu tahun ke depan. Dengan citra yang terus menurun di mata publik, DJBC berada dalam tekanan besar untuk membuktikan perubahan.

Purbaya menyampaikan bahwa dirinya telah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk fokus membenahi DJBC tanpa interupsi. Ia menekankan bahwa ancaman yang menunggu bukan sekadar teguran administratif, melainkan kemungkinan pembekuan lembaga—sebuah langkah drastis yang pernah diterapkan pada 1985.
"Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius," ujarnya, Kamis (27/11/2025).

Menurutnya, jika DJBC gagal memperbaiki kepercayaan masyarakat, opsi penggantian peran lembaga dengan perusahaan inspeksi asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), kembali terbuka.
"Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi," tegasnya.

Ancaman itu membawa konsekuensi besar bagi 16.000 pegawai DJBC. Para pegawai berada dalam situasi penuh ketidakpastian, mengingat pembekuan lembaga berarti hilangnya status dan potensi penugasan kembali.
"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," kata Purbaya.

Ia menilai pegawai DJBC memahami betul risiko tersebut. Mereka kini mulai mempercepat perbaikan proses internal, terutama penguatan digitalisasi untuk menekan potensi pelanggaran seperti under invoicing.
"Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain," ujarnya.

Purbaya berharap langkah ini dapat menjadi awal reformasi yang lebih mendalam. Ia menyampaikan optimismenya bahwa tahun depan DJBC dapat bekerja lebih profesional, efisien, dan bebas dari praktik yang merusak citra lembaga.

Sebagai catatan, DJBC pernah dibekukan selama satu dekade pada masa pemerintahan Presiden Soeharto akibat maraknya pungli dan penyelundupan. Kebijakan itu berakhir pada 1995 sebelum DJBC kembali beroperasi penuh. ***