28 Juta Warga Masih Sulit Air Bersih, DPR Desak Pembenahan SPAM dan Tata Kelola AMDK

JAKARTA – Ketersediaan air minum layak di Indonesia kembali disorot setelah anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, menyebut sistem penyediaan air minum (SPAM) nasional masih jauh dari merata. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat bertema standardisasi bahan baku air minum dalam kemasan, ia menilai gap layanan air bersih di berbagai daerah semakin mengkhawatirkan.

“SPAM kita di Indonesia masih sangat parah cakupannya. Di Jawa Barat saja, yang dekat dengan Jakarta, baru sekitar 20 persen. Di Bandung sekitar 70 persen, tapi hampir 100 persen air minum itu tidak bisa langsung diminum. Kondisinya hampir sama di semua wilayah,” ungkapnya.

Ia menyoroti bahwa akses air minum merupakan hak dasar warga. Dalam kondisi SPAM yang belum optimal, perusahaan air minum dalam kemasan dinilainya ikut menopang kebutuhan masyarakat. Ia menyebut, perusahaan seperti Aqua menjadi salah satu sumber air layak konsumsi yang paling mudah dijangkau masyarakat di berbagai daerah.

Selain menyediakan pasokan air minum, industri AMDK juga memberikan sumbangan ekonomi. Dari 67 juta UMKM di Indonesia, sekitar 80 persen di antaranya menjual produk Aqua. Menurutnya, hal ini menciptakan penyerapan tenaga kerja yang besar serta multiplier effect bagi usaha kecil yang bergantung pada penjualan minuman kemasan.

Data dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menunjukkan masih ada 28 juta warga Indonesia yang kesulitan mendapatkan air bersih hingga Maret 2025. Sekretaris Kemenko Infrastruktur, Ayodhia Kalake, menyebut kondisi global pun tidak lebih baik, dengan 2,2 miliar orang belum memiliki akses air layak dan 3,5 miliar tanpa sanitasi memadai.

“Sekitar 28 juta warga Indonesia masih harus mendapat perhatian serius dalam akses air bersih setiap hari,” ujarnya dalam webinar Air untuk Negeri.

Ayodhia menambahkan, 80 persen pasokan air di Indonesia tersedot untuk sektor pertanian, sementara lebih dari separuh sumber air berpotensi tercemar. Ia menyebut kondisi ini menjadi tantangan berat dalam upaya memperkuat kemandirian pangan.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan kualitas air nasional juga berada pada level yang belum menggembirakan. Indeks kualitas air 2024 tercatat 51,78, berada di bawah target pemerintah. Enam dari sepuluh provinsi dengan kualitas air terendah berada di Pulau Jawa, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan penduduk terbesar. Ia juga menyebut sungai-sungai penting seperti Citarum, Brantas, Musi, dan Batanghari mengalami tren penurunan kualitas tiga tahun terakhir.

Hanif menjelaskan jomplangnya ketersediaan air antarwilayah. Pulau Jawa hanya memiliki indeks pemanfaatan air 0,27, sementara Papua mencapai 1,89. “Di Papua, ketersediaan air jauh lebih besar tetapi belum termanfaatkan optimal,” katanya.

Menjawab kompleksitas tersebut, Komisi VII DPR berencana membentuk panitia kerja (panja) Air Minum Dalam Kemasan untuk memperdalam isu pengelolaan air minum, termasuk tata kelola industri AMDK. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai pengelolaan air harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Air adalah komoditas utama dalam kehidupan,” ujarnya. ***