KPK Dorong Sinergi Daerah, Setyo Budiyanto: Melawan Korupsi Harus dengan Kolaborasi, Bukan Sekadar Hukuman

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam upaya mencegah korupsi. Ia mengajak para kepala daerah di Provinsi Lampung untuk sering berdialog dan mencari solusi bersama agar praktik curang dalam birokrasi bisa dicegah sejak dini.

“Cegah korupsi itu tidak cukup hanya lewat penindakan. Kita harus sering duduk bersama, membahas persoalan dengan wali kota, bupati, dan inspektur. Di situ kita bisa temukan akar masalahnya,” ujar Setyo dalam kegiatan koordinasi antikorupsi di Lampung, Kamis (6/11/2025).

Menurut Setyo, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara seimbang: melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ia mengingatkan bahwa penindakan memang penting untuk memberi efek jera, namun pencegahan jauh lebih efektif dalam menjaga integritas penyelenggara negara.

“Kami sering kali mengingatkan. Tapi kalau tetap tidak patuh, ya ujungnya proses hukum. Itu bentuk pembelajaran sekaligus pengingat keras,” tegasnya.

Setyo juga mengutip arahan Presiden RI yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas nasional. Karena itu, setiap pejabat publik di daerah harus menjadikan integritas sebagai kompas utama dalam menjalankan tugasnya.

“Kalau Presiden sudah menekankan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, maka tugas kita adalah melaksanakan. Tidak boleh berhenti di wacana,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa kolaborasi antarlembaga harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar agenda seremonial. “Jangan hanya fokus pada penegakan hukum. Pencegahan harus jadi kebiasaan. Sering-seringlah berdialog, mencari solusi konkret agar celah korupsi bisa tertutup,” ujarnya.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendukung penuh pesan KPK tersebut. Ia menyebut integritas dan sinergi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Lampung yang bersih dan berdaya saing.

“Integritas harus tumbuh di semua lini, mulai dari pejabat, aparat, hingga masyarakat. Hanya dengan kerja sama, kita bisa membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya,” ucap Rahmat.

Rahmat menambahkan bahwa upaya melawan korupsi juga harus berjalan seiring dengan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Menurutnya, sektor unggulan seperti pertanian singkong perlu dikembangkan dengan prinsip transparansi dan keberpihakan kepada rakyat.

“Negara harus hadir agar kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah wujud nyata integritas,” ujarnya.

Pesan Setyo Budiyanto di Lampung menjadi pengingat bahwa perang melawan korupsi bukan hanya soal menindak pelaku, melainkan membangun ekosistem kejujuran dan saling kontrol di semua level pemerintahan. ***