Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 Dimulai, Pengendara tanpa Helm SNI di Pekanbaru Bakal Ditindak
Kabar Bertuah
13 jam yang lalu
Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 Dimulai, Pengendara tanpa Helm SNI di Pekanbaru Bakal Ditindak
2
Gerbong Mutasi Pemkot Pekanbaru Bergerak, Posisi Kepala Bappeda dan Dishub Berganti
Balai Kota
11 jam yang lalu
Gerbong Mutasi Pemkot Pekanbaru Bergerak, Posisi Kepala Bappeda dan Dishub Berganti
3
Proyek IPAL Mangkrak 5 Bulan, Warung Warga di Jalan Cempaka Pekanbaru Kebanjiran dan Merugi
Kabar Bertuah
15 jam yang lalu
Proyek IPAL Mangkrak 5 Bulan, Warung Warga di Jalan Cempaka Pekanbaru Kebanjiran dan Merugi
4
DPRD Kota Pekanbaru Dukung Polda Riau Sikat Mafia BBM Subsidi, Minta Pengawasan Diperketat
Kabar Bertuah
54 menit yang lalu
DPRD Kota Pekanbaru Dukung Polda Riau Sikat Mafia BBM Subsidi, Minta Pengawasan Diperketat
5
PSPS Pekanbaru Ajukan Pembatalan Denda Rp20 Juta ke PSSI, Ini Bukti Kuat Manajemen
Gelanggang
51 menit yang lalu
PSPS Pekanbaru Ajukan Pembatalan Denda Rp20 Juta ke PSSI, Ini Bukti Kuat Manajemen
6
Pelantikan 17 Pejabat Pemkot Pekanbaru, Komisi I DPRD Tagih Bukti Kinerja Nyata untuk Warga
Parlemen
48 menit yang lalu
Pelantikan 17 Pejabat Pemkot Pekanbaru, Komisi I DPRD Tagih Bukti Kinerja Nyata untuk Warga
Home  /  Berita  /  Cendekia

Penanganan Keracunan MBG Dipertanyakan, Polri Dinilai Abai

Penanganan Keracunan MBG Dipertanyakan, Polri Dinilai Abai
Ilustrasi (net)
Minggu, 28 September 2025 13:55 WIB

JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah kasus keracunan massal menelan ribuan korban di berbagai daerah. Hingga kini, tercatat 7.119 orang terdampak, namun aparat penegak hukum dinilai belum mengambil langkah nyata.

Mantan Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, menilai ada ketidakadilan dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, publik wajar mempertanyakan sikap Polri yang terkesan lamban.

"Kalau keracunan terjadi di acara hajatan, polisi langsung memeriksa penyelenggara maupun katering. Tapi kasus MBG yang korbannya ribuan, justru sepi tindakan," ucapnya melalui akun X, Minggu (28/9/2025). 

Keresahan masyarakat semakin besar karena kasus ini menyangkut program negara yang seharusnya menjamin makanan sehat dan aman. Alih-alih menyehatkan, ribuan orang justru jatuh sakit akibat konsumsi makanan dari program tersebut.

Pengamat menilai, penanganan yang tidak transparan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanggung jawab negara untuk memastikan keamanan pangan disebut tak bisa ditawar, terlebih ketika keracunan massal sudah berulang kali terjadi dalam skala luas.

Hingga kini, publik masih menunggu langkah tegas aparat hukum dalam menyelidiki penyebab keracunan MBG, sekaligus menuntut akuntabilitas pihak penyelenggara agar kasus serupa tidak terulang. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:rmol.id
Kategori:Cendekia, Parlemen
wwwwww