Hamas Desak Persatuan Nasional, Nyatakan Pelucutan Senjata Mustahil di Tengah Pendudukan

GAZA – Hamas menolak keras seruan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang meminta kelompok perlawanan untuk melucuti senjata. Dalam pernyataan resmi, mereka menegaskan bahwa senjata perlawanan adalah hak sah rakyat Palestina dan tidak bisa dilepaskan selama pendudukan Israel masih berlangsung.

“Perlawanan adalah tanggung jawab nasional dan moral. Ia memperoleh legitimasi dari rakyat Palestina dan dari hukum internasional yang mengakui hak bangsa terjajah untuk melawan,” tulis Hamas dalam pernyataan yang dirilis Kamis (25/9/2025) malam, dilansir Al Jazeera.

Pernyataan itu juga mengecam pidato Abbas di Majelis Umum PBB, yang menuding Hamas menargetkan warga sipil Israel pada serangan 7 Oktober 2023. Hamas menyebut narasi itu sejalan dengan “klaim palsu Zionis” dan bentuk penyingkiran terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. 

Hamas menilai upaya pelucutan senjata adalah bagian dari skema asing yang hendak menyingkirkan kelompok perlawanan dari masa depan Palestina. “Kami mengutuk permintaan Presiden Otoritas untuk menyerahkan senjata, terutama di tengah genosida brutal yang sedang dialami rakyat Gaza dan kejahatan pemukim di Tepi Barat,” lanjut pernyataan itu.

Gerakan ini menyerukan konsensus nasional Palestina untuk menghadapi agresi Israel, mencaplok tanah di Tepi Barat, serta upaya Yahudisasi Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. “Hanya persatuan nasional yang bisa melindungi perjuangan dan menghadapi proyek penjajah,” tegas Hamas.

Penolakan Hamas juga didukung sejumlah aktivis internasional. Regional Director Global Coalition for Quds and Palestine (GCQP), Ahmed Al-Atawna, mengatakan bahwa peristiwa 7 Oktober 2023 harus dipandang sebagai pembelaan terhadap hak-hak Palestina. Ia menilai pelucutan Hamas mustahil, sama seperti upaya gagal melucuti Hizbullah di Lebanon.

“Israel dengan teknologi militernya tidak bisa menundukkan perlawanan dalam dua tahun. Jadi silakan saja mencoba melucuti Hamas,” ujarnya saat berkunjung ke Jakarta.

Sementara itu, dukungan negara-negara Barat terhadap pelucutan Hamas makin nyata. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Prancis menekankan bahwa keterlibatan Hamas dalam pemerintahan Palestina pascaperang harus dikesampingkan. Bahkan, dalam rencana 21 poin Gedung Putih, ada usulan pembentukan Otoritas Transisi Internasional Gaza tanpa peran Hamas di dalamnya.

Namun bagi Hamas, selama Gaza terkepung dan Tepi Barat terus dikuasai, menyerahkan senjata hanya berarti menyerahkan masa depan Palestina. ***