Reformasi Politik Jadi Keharusan, Yusril Ingatkan Bahaya DPR Dikuasai Dinasti

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai wajah parlemen Indonesia semakin kehilangan kualitas karena sistem politik yang transaksional. Ia menegaskan perlunya reformasi politik agar DPR tidak lagi dipenuhi oleh selebriti atau figur hasil dorongan oligarki.

“Sulit mengharapkan DPR yang berkualitas dengan sistem seperti sekarang. Banyak anggota ditempatkan di komisi tanpa memahami bidangnya, bahkan ada yang malas belajar,” kata Yusril dalam tayangan Akbar Faizal Uncensored, Kamis (11/9/2025).

Menurut Yusril, hasil riset lembaga independen menunjukkan hampir seluruh anggota DPR muncul dari praktik oligarki dan dinasti politik. “Kalau bukan istri bupati, anak gubernur, ya kerabat pejabat. Banyak juga yang dibawa oligarki demi kepentingan tertentu,” ujarnya.

Yusril menekankan, reformasi politik harus dimulai dari revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik. Standar rekrutmen caleg, menurutnya, tidak bisa lagi berbasis uang atau popularitas. “Minimal harus sarjana, punya rekam jejak, dan lolos merit system. Kita butuh DPR yang diisi negarawan, bukan politisi instan yang hanya pikirkan keuntungan lima tahun,” tegasnya.

Untuk mengurangi politik uang, ia mengusulkan agar negara membiayai partai politik secara penuh dengan konsekuensi audit ketat oleh BPK dan KPK. “Kalau partai dibiayai negara, caleg tidak lagi terbebani ongkos politik tinggi. Itu bisa mengurangi godaan untuk korupsi,” tambahnya.

Meski menyadari perubahan regulasi ini bakal menimbulkan perdebatan, Yusril menilai Presiden Prabowo Subianto harus mengambil inisiatif. “Kalau inisiatif datang dari DPR, sulit berjalan. Tapi kalau presiden tegas memimpin, reformasi politik bisa jadi warisan besar bagi bangsa,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus presidential threshold 20 persen sudah membuka jalan partisipasi politik yang lebih luas. “Kita tidak bisa mempertahankan sistem lama yang hanya menguntungkan elit. Reformasi politik adalah syarat memperkuat demokrasi Indonesia,” pungkasnya. ***