19 Tewas dalam Aksi Penolakan Pemblokiran Medsos, Nepal Dilanda Krisis Politik

JAKARTA – Pemblokiran media sosial di Nepal memicu kerusuhan berdarah yang menewaskan 19 orang, Senin (8/9/2025). Kebijakan pemerintah itu dianggap membatasi kebebasan berekspresi dan langsung disambut gelombang protes besar di berbagai kota.

Di Kathmandu, ribuan pengunjuk rasa menyerbu gedung parlemen. Bentrokan tak terhindarkan ketika aparat menembakkan gas air mata dan peluru karet. Massa bahkan membakar ambulans dan melempari polisi antihuru-hara dengan batu.

Seorang demonstran kepada ANI, dikutip Reuters, menyebut polisi menembak "secara membabi buta." Ia mengatakan banyak rekannya terluka, termasuk yang terkena tembakan di tangan.

Data resmi menyebut lebih dari 100 orang luka-luka, termasuk 28 aparat. Korban dievakuasi ke rumah sakit menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi. Dua korban meninggal berasal dari kota Itahari, timur Nepal.

Kebijakan blokir media sosial diambil pemerintah pekan lalu dengan alasan platform digital tidak mendaftar ke otoritas dan sering digunakan untuk penyebaran hoaks hingga penipuan. Namun, langkah itu justru memicu kemarahan publik karena 90 persen dari 30 juta penduduk Nepal aktif berinternet.

Gelombang protes didominasi anak muda yang membawa poster bertuliskan "Hentikan korupsi, bukan media sosial" serta "Anak muda melawan korupsi."

Situasi politik semakin panas setelah Menteri Dalam Negeri, Ramesh Lekhak, menyatakan mundur dengan alasan tanggung jawab moral. Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menggelar rapat darurat kabinet guna meredam eskalasi.

Aksi tersebut mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap pemerintah yang dianggap gagal memberantas korupsi dan menciptakan lapangan kerja. Protes ini menjadi sinyal perlawanan baru di Nepal yang sejak 2008 terus terjebak dalam instabilitas politik dengan 14 kali pergantian pemerintahan. ***