Megawati Dinilai Main Aman, PDIP Enggan Lepas Dua Kader Kontroversial

JAKARTA – Polemik dua legislator PDIP, Deddy Sitorus dan Sadarestuwati, terus menuai sorotan publik. Namun berbeda dengan partai lain yang cepat mencopot kader bermasalah, PDIP hingga kini belum menjatuhkan sanksi tegas.

Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, menilai langkah itu tak lepas dari kalkulasi politik Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia menilai Megawati khawatir sanksi kepada Deddy dan Sadarestuwati bisa merembet pada posisi Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Seharusnya PDIP berani bersikap seperti PAN, Golkar, dan NasDem yang sudah mencopot kadernya. Tapi Megawati lebih memilih safety karena khawatir imbasnya akan sampai ke Puan,” kata Fadhli, Senin (1/9/2025). 

Ia menyinggung absennya legislator DPR, termasuk Puan, dalam menemui massa yang tiga kali berunjuk rasa di Senayan. “Puan sendiri mengakui DPR lemah dalam menyerap aspirasi dan tidak menemui peserta aksi. Itu menjadi tanggung jawab pimpinan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut sejumlah ketua umum partai sudah menindak kader bermasalah, termasuk Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN, Nafa Urbach dan Ahmad Sahroni dari NasDem, serta Adies Kadir dari Golkar. Langkah itu kontras dengan PDIP yang belum memutuskan sikap pada Deddy dan Sadarestuwati.

Ucapan Deddy Sitorus dalam acara televisi yang menyebut perbandingan gaji DPR dan pekerja UMR sebagai “sesat logika” serta menyebut masyarakat berpenghasilan rendah sebagai “rakyat jelata” memicu kecaman luas. Sedangkan Sadarestuwati dikritik karena berjoget heboh usai Sidang Tahunan MPR, di saat publik sedang dirundung kesulitan ekonomi.

Fadhli menilai, posisi Megawati yang berdiri di samping Prabowo saat konferensi pers di Istana memperlihatkan bahwa PDIP tetap mendapat keuntungan politik meski berstatus partai penyeimbang. “Mereka ingin tetap aman, tidak bernasib sama seperti kader DPR dari partai lain yang langsung dicopot,” ujarnya. ***