Pilkada Tak Langsung Dinilai Mundur, Formappi Ingatkan Risiko Politik Uang

JAKARTA – Usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan secara tidak langsung, menuai respons kritis dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai wacana tersebut menunjukkan urgensi pembahasan paket revisi undang-undang politik di DPR.

"Usulan Cak Imin ini seharusnya menjadi pemicu bagi DPR untuk membahas RUU Pemilu, Pilkada, MD3, Parpol, dan Pemerintahan Daerah secara bersamaan," ujar Lucius, Sabtu (26/7/2025).

Lucius menyebut sebagai pimpinan partai, Muhaimin punya kekuatan politik mendorong pembahasan tersebut melalui fraksinya. Namun, ia mengingatkan agar usulan itu tidak berhenti hanya sebagai retorika politik.

"Tanpa dibarengi pembahasan legislasi, usulan semacam ini hanya jadi opini kosong yang tidak berdampak," jelasnya.

Ia juga menyoroti kelemahan dari sistem Pilkada tidak langsung. Menurutnya, potensi politik uang justru bisa meningkat karena proses pemilihan berpindah dari rakyat ke elite partai dan anggota legislatif.

"Kalau dipilih DPRD, calon kepala daerah mungkin akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk mengamankan suara fraksi," katanya.

Lucius menegaskan bahwa selama ini pemilihan langsung terbukti lebih demokratis dan membuka ruang partisipasi yang luas. Banyak tokoh dengan kapasitas mumpuni yang mampu muncul tanpa bergantung pada partai.

"Pilkada langsung memungkinkan masyarakat memilih langsung figur terbaik, bahkan dari kalangan non-partai," urainya.

Namun, ia membuka kemungkinan adanya pengaturan ulang sistem, asal tetap menjamin keterlibatan publik. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah pemilihan gubernur secara tidak langsung, sementara bupati dan wali kota tetap dipilih langsung oleh rakyat.

"Revisi bisa dilakukan, tapi jangan sampai mengorbankan prinsip partisipasi dan transparansi," tandasnya. ***