Lemahnya Kontribusi BUMD, DPR Dorong Reformasi Lewat Regulasi Baru

JAKARTA – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan rencana pembentukan Badan Regulator BUMD sebagai upaya perbaikan sistem pengelolaan dan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyebut kajian akademik tengah disusun sebagai landasan awal pembentukan lembaga tersebut. Salah satu kemungkinan yang dibahas adalah revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) sebagai penguat regulasi.

“Ini sedang kita godok, termasuk struktur hukum dan kelembagaannya. Tujuannya untuk memperbaiki tata kelola BUMD secara nasional,” kata Khozin di Jakarta, Selasa (13/5/2025).

Badan regulator yang direncanakan akan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dengan struktur eselon I. Lembaga ini diharapkan menjadi pembina tunggal BUMD yang selama ini belum memiliki otoritas khusus di tingkat pusat.

Khozin menyampaikan, berdasarkan data BPS 2023, terdapat 1.073 BUMD di Indonesia dengan total aset mencapai Rp1.459 triliun. Namun, kontribusinya terhadap PAD masih rendah, yakni hanya sekitar 3–5 persen dari total penyertaan modal daerah (PMD) yang mencapai Rp230 triliun.

“Angka kontribusi PAD dari BUMD sangat timpang jika dibandingkan dengan besarnya aset yang dikelola,” ujarnya.

Sejumlah permasalahan yang diidentifikasi antara lain tumpang tindih regulasi, lemahnya akuntabilitas, serta banyaknya BUMD yang tidak lagi beroperasi namun tetap eksis tanpa kejelasan status hukum.

“Kita temukan sekitar 100 BUMD yang tidak aktif, tapi tidak ada mekanisme formal pembubaran. Ini menunjukkan lemahnya sistem evaluasi dan pengawasan,” jelasnya.

Ia menekankan perlunya prinsip good corporate governance dalam menjalankan BUMD, seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi. Khozin juga menyoroti minimnya inovasi, disparitas kapasitas SDM antardaerah, serta belum adanya sistem pelaporan yang baku.

Dengan lahirnya badan regulator ini, diharapkan BUMD bisa menjadi lokomotif ekonomi daerah, bukan beban anggaran. Menurutnya, penguatan regulasi BUMD dapat menjadi jawaban atas persoalan defisit APBD di banyak daerah.

“Kita ingin BUMD bukan hanya eksis, tapi benar-benar memberi nilai tambah dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Komisi II DPR RI saat ini juga tengah melakukan pendalaman dengan mengundang sejumlah kepala daerah dan melakukan kunjungan ke beberapa wilayah untuk melihat langsung kondisi riil BUMD.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri disebut tengah berkoordinasi dengan KemenPAN RB untuk menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari badan regulator yang dirancang. (ant)