Pasaman Barat Percepat Realisasi 90 Koperasi Desa Merah Putih Sesuai Inpres 9/2025

SIMPANG EMPAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menargetkan pembentukan 90 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh nagari hingga 12 Juli 2025. Program ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Hingga saat ini sudah terbentuk lima koperasi, dan 85 lagi sedang dalam tahap persiapan. Kami targetkan seluruhnya selesai sebelum 12 Juli,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pasaman Barat, Pahrein, Rabu (7/5/2025).

Ia menjelaskan, proses pendirian koperasi ditargetkan rampung hingga tahap akta notaris paling lambat 23 Mei 2025. Sementara untuk tahap awal, biaya notaris ditanggung melalui simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota sebelum dana dari pemerintah pusat turun.

Masing-masing koperasi akan melibatkan minimal 20 orang anggota dari nagari setempat. Bidang usaha yang dijalankan mencakup berbagai sektor, antara lain apotek, klinik, simpan pinjam, pengadaan sembako, gudang logistik atau cold storage, dan satu unit usaha tambahan yang menyesuaikan potensi nagari.

Pahrein mengajak seluruh pemerintah nagari agar aktif dalam mendukung pembentukan koperasi tersebut. Menurutnya, keberadaan koperasi sangat penting sebagai pendorong ekonomi masyarakat lokal.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi dan kementerian melalui rapat daring untuk percepatan pembentukan koperasi ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Pasaman Barat terus melakukan pembinaan terhadap koperasi yang sudah ada. Dari total 182 koperasi aktif, 100 di antaranya dinyatakan sehat dan produktif. Sisanya, sebanyak 82 koperasi masih dalam pembinaan karena belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Selain itu, terdapat lebih dari 200 koperasi yang saat ini tidak aktif. Menurut Pahrein, penyebab utamanya adalah kurangnya transparansi pengurus, terutama dalam pengelolaan keuangan dan keterlibatan anggota.

“Kami terus lakukan pembinaan, baik dari aspek keuangan, administrasi, maupun keanggotaan. Koperasi harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab,” tegasnya. (ant)