Komisi III DPR RI Serius Tindak Premanisme, Serap Aspirasi Lewat RDPU

JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (7/5/2025). Dalam pertemuan itu, Komisi III menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah pemberantasan premanisme di berbagai daerah.

Anggota Komisi III, Bimantoro Wiyono, menyampaikan bahwa premanisme merupakan ancaman nyata terhadap rasa aman masyarakat dan integritas penegakan hukum.

“Premanisme tak hanya menciptakan ketakutan, tapi juga merusak kepercayaan publik. Kami mendukung penuh perjuangan advokat yang ingin mewujudkan keadilan dan ketertiban,” katanya.

Dalam RDPU tersebut, para advokat menyampaikan berbagai laporan, temuan, dan usulan terkait praktik premanisme yang dinilai makin marak di lapangan. Bimantoro menegaskan bahwa Komisi III siap menindaklanjuti aspirasi yang masuk melalui mekanisme resmi di DPR.

“Ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan masyarakat hukum dalam menghadapi persoalan premanisme secara sistematis,” ujarnya.

Ia menyebut aspirasi tersebut akan dibawa ke dalam rapat internal Komisi III untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

“Kami akan gunakan seluruh masukan ini sebagai landasan dalam fungsi pengawasan maupun pembentukan kebijakan yang lebih tegas,” jelasnya.

Komisi III juga membuka kemungkinan untuk mendorong lahirnya regulasi baru yang lebih kuat dalam menghadapi kejahatan jalanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok preman. (ant)