Soal RUU Statistik: BPDSN akan Tingkatkan Kemampuan Mengelola Data untuk Pembangunan Nasional

JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo mengatakan, Revisi Undang-Undang (UU) Statistik dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data statistik di Indonesia.

Hal ini disampaikan Firman terkait lanjutan pembahasan RUU Statistik sebagai langkah strategis untuk mewujudkan sistem data nasional yang terpadu, kredibel, dan responsif terhadap kebutuhan kebijakan publik.

Firman menuturkan ada beberapa aspek yang perlu direvisi dalam upaya memperkuat RUU Statistik ini. Pertama, penguatan Kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) perlu diberi kewenangan lebih untuk mengakuisisi data sektoral dari instansi pemerintah lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan data yang akurat dan terintegrasi.

Kedua, sambung politikus partai Golkar ini, sanksi terhadap Penyedia Data Tidak Akurat. Untuk itu perlu ditetapkan sanksi bagi penyedia data yang memberikan informasi tidak akurat. "Ini akan meningkatkan tanggung jawab dan kualitas data yang disediakan," kata Firman kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Ketiga, menurut legislator dapil Jateng III ini, kewenangan BPS sebagai Pusat Rujukan Data Nasional harus menjadi satu-satunya badan yang menjadi pusat rujukan data nasional. "Ini akan membantu meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah dengan data yang akurat," ujarnya.

Terakhir, pengumpulan Data Sektoral. Dimana BPS perlu memiliki akses lebih luas untuk mengumpulkan data sektoral dari berbagai instansi pemerintah. "Ini akan membantu meningkatkan kualitas data dan mengurangi perbedaan data.

Dengan revisi UU Statistik, lanjut Firman diharapkan kualitas data di Indonesia akan meningkat, sehingga kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

"BPS akan diperkuat dan akan menjadi Badan Pusat Data dan Statistik Nasional(BPDSN). Dimana, Indonesia dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan menggunakan data untuk pembangunan nasional," tegas Anggota Komisi IV DPR ini.

Diketahui, Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik menjadi usul inisiatif Baleg untuk dibawa ke paripurna. Nantinya RUU ini akan membahas terkait pengawasan penyelenggaraan statistik oleh Dewan Statistik Nasional.

Ketua Panja RUU Statistik, Sturman Panjaitan, menyebut ada 15 Bab dan 95 pasal yang telah diputuskan dalam Panja. Adapun dalam RUU Statistik ini mengatur tentang Badan Pusat Statistik yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan statistik. ***