Sekolah Rakyat Dimulai Juli, Pemkab Solok dan DPR RI Kawal Penuh Program Pendidikan Inklusif

SOLOK – Pemerintah Kabupaten Solok menyediakan lahan seluas delapan hektare di Lubuk Selasih untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, sebuah program nasional yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Lahan ini rencananya akan diperluas menjadi total 13 hektare.

Bupati Solok, Jon Firman Pandu, menyatakan dukungannya terhadap program pendidikan berbasis inklusi ini karena dinilai mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerahnya.

“Kami sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat. Sekolah Rakyat adalah langkah konkret untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Solok,” ujarnya, Minggu (4/5/2025).

Program ini akan mulai berjalan pada Juli 2025. Wakil Bupati Solok, Candra, menambahkan bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dan infrastruktur lainnya, seperti jalan Lubuk Selasih–Air Dingin, tidak lepas dari dukungan para pemangku kebijakan, termasuk Anggota DPR RI, Andre Rosiade.

Sabtu (3/5/2025), Menteri PUPR Dody Hanggodo meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat di Jorong Lubuk Selasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dan sejumlah pejabat lainnya.

Andre menyampaikan, Sumatra Barat terpilih sebagai salah satu dari enam provinsi di Indonesia yang akan menjadi lokasi pelaksanaan perdana Sekolah Rakyat. Kabupaten Solok termasuk daerah pertama yang akan menjalankan program tersebut.

“Ini bukti bahwa pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar memberi perhatian untuk Sumatera Barat. Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Andre.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengapresiasi langkah cepat Pemkab Solok dalam menyiapkan lahan dan mendukung pembangunan sekolah tersebut.

“Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tapi juga dilengkapi dengan asrama, lapangan olahraga, serta pelatihan keterampilan yang akan mendukung ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat,” jelas Dody.

Ia menambahkan, Kementerian PUPR akan terus mengawal program strategis ini untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami kesenjangan pembangunan. (ant)