KPK Kehilangan Wewenang Jerat Petinggi BUMN Usai UU Baru Disahkan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lagi bisa menyentuh direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kasus dugaan korupsi. Kewenangan tersebut gugur menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang menghapus status penyelenggara negara dari para petinggi perusahaan pelat merah.

Dalam aturan itu, tepatnya Pasal 9G, ditegaskan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Konsekuensinya, KPK tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menangani kasus mereka.

"KPK pelaksana undang-undang. Kalau aturannya berubah, kami pun harus menyesuaikan. Penegakan hukum tidak bisa keluar dari aturan yang berlaku," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu (4/5/2025).

Ia menyebut bahwa meskipun sebelumnya KPK kerap menangani kasus di tubuh BUMN, kini situasinya berubah karena landasan hukumnya sudah berbeda.

"Kalau memang bukan penyelenggara negara yang bisa ditangani oleh KPK, ya tentu tidak bisa diproses di KPK," tambahnya.

Tessa menyampaikan bahwa lembaganya akan melakukan pengkajian terhadap UU BUMN untuk melihat secara mendalam dampaknya terhadap kewenangan KPK dalam penegakan hukum.

"Pengkajian ini penting. Dari Biro Hukum dan Kedeputian Penindakan akan melihat sampai sejauh mana aturan baru ini berdampak pada kewenangan KPK," jelasnya.

Kajian ini, lanjutnya, juga akan digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan regulasi.

"KPK tetap akan memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk soal Undang-Undang BUMN ini, agar ke depan lebih kuat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi," tegas Tessa.

Selama ini, KPK menjalankan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 yang memberi kewenangan menyelidiki tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau kerugian negara minimal Rp1 miliar. Namun dengan berubahnya definisi penyelenggara negara dalam konteks BUMN, ruang gerak KPK menjadi terbatas.

Erick Thohir dan KPK Bahas Pengawasan Danantara

Terkait perubahan tersebut, Menteri BUMN, Erick Thohir, telah menemui Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, Selasa (29/4/2025), di Gedung Merah Putih KPK. Pertemuan itu membahas sejumlah isu, termasuk penguatan pengawasan terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang kini berperan sebagai super holding BUMN.

"Kami berkonsultasi untuk menyelaraskan langkah-langkah ke depan agar perubahan UU BUMN ini tidak melemahkan sistem pengawasan," ujar Erick.

Ia menjelaskan bahwa Kementerian BUMN kini memegang saham Seri A Dwiwarna sebesar 1 persen di Danantara, yang memberi kuasa strategis dalam pengambilan keputusan. Meski demikian, Erick menekankan pentingnya kontrol dan pengawasan.

"Kami sadar tidak bisa sepenuhnya menghapus korupsi, tapi kami tekan semaksimal mungkin. Yang perlu dibangun adalah sistem dan kepemimpinan yang kuat," katanya.

Erick juga menyebut bahwa selama ini BUMN terlalu fokus pada aksi korporasi, sementara aspek pengawasan sering terabaikan.

"Kami ingin memperjelas peran masing-masing lembaga, agar tidak tumpang tindih, khususnya dalam penegakan hukum," ujarnya.

Ia menyatakan komitmen untuk memperkuat sinergi dengan KPK, termasuk dalam membangun sistem pengawasan yang solid melalui kerja sama kelembagaan.

"Insyaallah dalam dua atau tiga minggu ke depan kita mulai langkah konkret," ucapnya.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan pentingnya pengelolaan aset negara secara bersih, termasuk di tubuh Danantara.

"Kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada ruang untuk korupsi," tegasnya. ***