Tragedi Miras Oplosan di Lapas Bukittinggi, DPR: Ini Alarm Serius Sistem Pemasyarakatan

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Mafirion, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia usai peristiwa tragis yang menewaskan dua narapidana dan meracuni 23 lainnya di Lapas Kelas II Bukittinggi, Sumatera Barat.

"Kami sangat prihatin. Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan, bukan malah kecolongan miras oplosan. Ini bentuk kelalaian serius," ujar Mafirion, Sabtu (3/5), di Jakarta.

Kasus ini mencuat setelah para napi diduga mengoplos alkohol dari bahan kegiatan pembuatan parfum yang dicampur minuman sachet, es, dan air. Minuman ilegal tersebut dikonsumsi secara massal hingga menyebabkan dua napi meninggal dan puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit.

Mafirion menekankan perlunya langkah tegas, termasuk pemanggilan jajaran Ditjen Pemasyarakatan, mulai dari Dirjen hingga Kepala Kanwil seluruh Indonesia.

"Kasus seperti ini bukan yang pertama. Di Rutan Pekanbaru juga pernah terjadi pesta miras dan narkoba. Artinya, pengawasan sistemik memang lemah," tegasnya.

Ia menilai kegiatan mandiri di lapas, yang seharusnya mendidik dan produktif, justru dimanfaatkan napi untuk mengakses bahan berbahaya karena minimnya kontrol petugas.

"Sejak awal 2025, sudah beberapa insiden terjadi. Ini persoalan serius. Barang terlarang seperti miras dan narkoba tidak boleh punya celah masuk ke dalam lapas," paparnya.

Mafirion mendesak Ditjenpas Wilayah Sumbar melakukan investigasi independen secara transparan, termasuk memeriksa semua petugas lapas yang terlibat dalam pengawasan.

"Penundaan pangkat atau pembebasan tugas saja tidak cukup. Jika ada unsur kelalaian atau keterlibatan, sanksi berat harus dijatuhkan," katanya.

Ia juga menekankan bahwa warga binaan tetaplah manusia yang memiliki hak hidup dan mendapat perlindungan selama menjalani masa hukuman.

"Jangan anggap remeh kematian napi. Mereka punya keluarga dan negara wajib menjamin keselamatan mereka selama di balik jeruji," imbuhnya.

Mafirion mengungkapkan DPR telah lama mengusulkan peta jalan reformasi sistem pemasyarakatan, namun hingga kini belum dijalankan secara serius.

"Tanpa langkah cepat dan tegas dari Ditjenpas, kasus semacam ini hanya akan jadi pola berulang tanpa solusi," tandasnya. (ant)