Bareskrim Bekukan 164 Rekening Judi Online, Sita Rp61 Miliar

JAKARTA – Upaya pemberantasan judi online terus digencarkan. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menyita dana senilai Rp61 miliar dari 164 rekening yang diduga kuat menjadi penampung transaksi ilegal dari aktivitas judi online.

Penyitaan ini merupakan hasil tindak lanjut dari laporan hasil analisa (LHA) yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Tim kami telah menyita dana sebesar Rp61 miliar dari rekening yang terhubung dengan praktik judi online,” ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, Jumat (2/5/2025).

Langkah penyitaan dilakukan di tengah penyelidikan aktif terhadap situs-situs judi yang terus bermunculan. Salah satunya adalah Agen138, yang telah menyeret empat tersangka ke proses hukum.

“Empat orang tersangka yakni KW, J, JG, dan AH telah kami limpahkan ke Kejaksaan Agung melalui Jampidum,” jelas Himawan.

Keempat tersangka ditangkap di dua lokasi berbeda. Tiga di antaranya diamankan di Lampung pada 7 Januari 2025, sementara satu tersangka lainnya ditangkap di Jakarta sepekan kemudian.

Tersangka J diketahui merupakan residivis kasus serupa pada 2023. Dalam jaringan Agen138, ia berperan sebagai operator transaksi, bersama JG dan AH. Adapun KW bertugas sebagai manajer customer service.

Selain penangkapan, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan dalam operasional situs tersebut, termasuk dua mobil, sembilan unit ponsel, lima komputer, serta uang tunai dalam bentuk rupiah, dolar AS, dan dolar Singapura. Total nilai aset yang diamankan dari jaringan ini mencapai lebih dari Rp5 miliar.

Sementara itu, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebut telah memblokir 5.000 rekening terindikasi judi online sejak Februari 2025. Nilai dana yang dibekukan mencapai Rp600 miliar.

“Kolaborasi dengan Polri berjalan baik. Mereka cepat merespons hasil analisa kami,” ujar Ivan.

Polri menegaskan bahwa proses penindakan akan terus berlanjut, termasuk pelacakan aset dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan perjudian digital lintas wilayah.***