Prasetyo Hadi: Pemerintah Kerjakan Tuntutan Buruh Terkait PHK dan Kesempatan Kerja


JAKARTA – Pemerintah memastikan tengah mengerjakan sebagian tuntutan yang disuarakan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, Kamis (1/5/2025). Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan salah satu fokus utama saat ini adalah mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Beberapa dari tuntutan sesungguhnya sedang kita kerjakan ya, salah satunya berkenaan dengan mitigasi PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK," kata Prasetyo saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya menyampaikan enam tuntutan utama, mulai dari penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan Satgas PHK, penetapan upah layak, pengesahan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), hingga pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.

Merespons hal itu, Prasetyo menyebut pemerintah tengah merumuskan pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK sebagai langkah konkret untuk melindungi pekerja dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

"Satgas ini tidak boleh hanya bergerak ketika terjadi PHK. Kita ingin ada langkah pencegahan dari hulu, termasuk memperkuat sektor industri dan dunia usaha agar mampu menyerap tenaga kerja secara optimal," urainya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang dialog dan terus memproses tuntutan yang dinilai krusial bagi kesejahteraan buruh di Indonesia. (ant)