Mainan Ekspor RI Terkena Imbas Tarif Balasan, Menkeu Soroti Nasib Industri Padat Karya

JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan kekhawatiran atas dampak kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap produk ekspor unggulan Indonesia, termasuk mainan anak seperti Barbie dan Hot Wheels. Menurutnya, langkah proteksionis AS berpotensi mengerek harga jual dan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

"Barbie itu sebagian besar produksinya dari Indonesia. Ketika bertemu dengan US Treasury, isu ini langsung dibahas karena Amerika adalah pasar terbesar Barbie, dan kita adalah produsen utama," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

Ia menyebut, tak hanya Barbie, Hot Wheels juga berpotensi terdampak karena merupakan produk mainan lain yang turut diekspor dari Indonesia. Kedua produk ini banyak diminati menjelang perayaan besar seperti Natal dan Black Friday di AS.

“Dengan adanya tarif balasan, harga mainan bisa terdongkrak cukup tinggi, padahal momen-momen seperti ini jadi puncak konsumsi keluarga,” jelasnya.

Diketahui, produksi boneka Barbie secara massal dilakukan di pabrik PT Mattel Indonesia (PTMI) yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Pada 2021, pabrik ini mencetak lebih dari 85 juta unit produk Barbie dan aksesori. Sementara Hot Wheels diproduksi sebagian di Indonesia dan sebagian besar di Malaysia.

Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan dagang semacam ini akan berdampak bukan hanya pada produk konsumsi, tetapi juga terhadap perekonomian negara pengekspor, termasuk lapangan kerja di sektor padat karya.

“Industri seperti mainan, pakaian, dan sepatu sangat tergantung pada pasar luar negeri. Kalau terjadi gangguan di rantai pasok atau tarif, maka pabrik-pabrik bisa terganggu, dan ini berkaitan dengan jutaan tenaga kerja,” katanya.

Ia menyebut merek global seperti Adidas, Nike, dan Converse selama ini diproduksi oleh tenaga kerja Indonesia. Maka dari itu, pemerintah terus memantau perkembangan kebijakan perdagangan global agar dampaknya tidak membebani industri dalam negeri. (ant)