Zona Rawan Pelanggaran, Natuna Jadi Prioritas Pengamanan Maritim Nasional

JAKARTA – Pemerintah meningkatkan upaya pengawasan laut nasional dengan memprioritaskan pemanfaatan teknologi satelit dan integrasi sistem lintas institusi untuk memantau aktivitas ilegal di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Langkah ini menyusul maraknya aksi pencurian ikan oleh kapal asing, terutama dari negara tetangga, yang dinilai mengancam kedaulatan Indonesia dan merugikan nelayan lokal.

Kepala Bakamla RI, Laksdya Irvansyah, menyampaikan bahwa Laut Natuna saat ini menjadi salah satu wilayah paling rawan terhadap aktivitas ilegal, sehingga perlu ditingkatkan pengawasan secara real time.

"Kami sedang memperkuat sistem pemantauan dengan dukungan satelit dan radar maritim, agar setiap pergerakan kapal asing tanpa izin bisa langsung terdeteksi," ungkapnya, Selasa (29/4/2025).

Bakamla juga tengah mengintegrasikan data dengan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Informasi Geospasial untuk membentuk sistem komando terpadu. Irvansyah menilai koordinasi antar lembaga menjadi faktor kunci dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Selain pengawasan, pemerintah juga menyiapkan kebijakan respons cepat berbasis patroli gabungan. Dalam waktu dekat, armada pengamanan laut dari sejumlah instansi akan ditempatkan secara bergiliran di titik-titik strategis Natuna.

Sementara itu, KKP mencatat potensi kerugian negara akibat praktik illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahun. Sebagian besar pelanggaran melibatkan kapal asing berbendera Vietnam, Thailand, dan Tiongkok.

"Peningkatan pengawasan tidak hanya soal keamanan, tetapi juga tentang menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan hak nelayan lokal," kata Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Endro Susilo.

Pemerintah juga mendorong peningkatan fasilitas dan perlindungan untuk nelayan, terutama di wilayah perbatasan seperti Natuna. Selain penyediaan armada tangkap modern, nelayan akan mendapatkan pelatihan dan akses pasar hasil tangkap.

Langkah-langkah ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga wilayah lautnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (ant)