Target 426 Bidang, Sertifikasi Tanah Ulayat di Sumbar Baru Capai 10, Menteri ATR Turun Langsung

PADANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti lambatnya proses sertifikasi tanah ulayat di Sumatera Barat. Hingga saat ini, baru 10 bidang yang bersertifikat dari total target sebanyak 426 bidang pada 2025.

"Ini baru 0,02 persen dari target. Sangat kecil. Kita akan maksimalkan agar seluruhnya dapat disertifikasi tahun ini," ujar Nusron saat menghadiri Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Padang, Senin (28/4/2025).

Menurut Nusron, salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman dari para pemangku adat dan masyarakat adat mengenai pentingnya legalisasi tanah ulayat.

Ia menegaskan bahwa anggapan bahwa sertifikat tanah ulayat membuat tanah bisa dijual sembarangan adalah keliru. Justru, dengan adanya sertifikat, posisi hukum tanah ulayat menjadi lebih kuat dan tidak mudah disalahgunakan.

“Dengan sertifikat, batas, ukuran, dan pemiliknya menjadi jelas. Proses sertifikat pun harus melalui persetujuan bersama, termasuk tanda tangan seluruh pemangku adat dan anggota kaum, sehingga tidak bisa dijual sepihak,” tegas Nusron.

Ia berkomitmen akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses percepatan berjalan maksimal. Setelah sosialisasi di Padang, kegiatan serupa akan digelar di Kabupaten Agam dan Kepulauan Mentawai.

“Saya akan turun sendiri jika perlu, bahkan tanpa pemberitahuan, agar prosesnya benar-benar jalan,” ungkapnya.

Untuk mempercepat sosialisasi dan meyakinkan masyarakat adat, pihak Kementerian ATR/BPN juga akan menggandeng Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagai mitra utama.

“Kami akan libatkan LKAAM dalam menyosialisasikan manfaat sertifikasi kepada para tokoh adat agar target 426 bidang bisa tercapai,” tutup Nusron. ***