Bawono Kumoro: Pemakzulan Wapres Gibran Harus Berlandaskan Konstitusi, Bukan Kekecewaan

JAKARTA – Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menegaskan bahwa pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dilakukan hanya karena rasa kekecewaan. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi aturan konstitusi.

"Kritik dan kekecewaan adalah bagian penting dari demokrasi, termasuk dari forum purnawirawan TNI/Polri. Namun, semua harus disalurkan melalui jalur hukum sesuai koridor konstitusi," ujar Bawono dalam keterangannya, Selasa (29/4/2025).

Menurut Bawono, hasil pemilu, meski dipandang mengecewakan oleh sebagian kalangan, tetap harus dihormati. Ia mengingatkan bahwa pencabutan mandat seorang pejabat publik hanya dapat dilakukan berdasarkan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

"Negara hukum berdiri di atas aturan main yang jelas. Tidak bisa sekadar berdasarkan opini atau ketidakpuasan politik," tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menuturkan bahwa hingga saat ini belum ada surat resmi yang masuk terkait wacana pemakzulan Gibran.

“Sampai saat ini belum ada yang masuk. Jika ada, akan kami bahas melalui mekanisme resmi di rapat pimpinan MPR,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (28/4/2025).

Ia menambahkan, MPR tetap berpegangan pada prinsip konstitusi dalam menanggapi berbagai dinamika politik nasional.

"Kami akan tetap berpegang pada landasan hukum konstitusional. Segala proses harus sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan," tegasnya.***