Sekolah Rakyat Dimulai di Sumbar, Gus Ipul Apresiasi Komitmen Daerah

PADANG – Program Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, resmi mulai dijalankan di Sumatera Barat untuk tahun ajaran 2025–2026. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan bahwa tahap awal akan dimulai di dua lokasi yakni Kota Padang dan Kabupaten Solok. Satu lokasi tambahan di bawah naungan Universitas Negeri Padang (UNP) masih dalam proses pengkajian.

Gus Ipul menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme tinggi dari jajaran pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa komitmen dari gubernur, bupati, dan wali kota di Sumbar merupakan modal utama suksesnya program tersebut.

"Antusiasme dari kepala daerah di Sumbar sangat luar biasa. Ini bentuk nyata dukungan terhadap program Presiden Prabowo dalam menyelenggarakan Sekolah Rakyat," ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (29/4/2025).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, turut mendukung peluncuran program ini. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan janji kosong, melainkan implementasi nyata kepedulian Presiden terhadap masyarakat kecil.

"Ini bukan janji manis, tapi program nyata untuk rakyat. Kami mendorong daerah-daerah lain juga mengusulkan pendirian Sekolah Rakyat," tegas Andre.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, bersyukur karena Sumbar menjadi salah satu daerah pertama yang memperoleh program tersebut. Ia berharap ke depan seluruh kabupaten/kota di Sumbar juga mendapat alokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

"Alhamdulillah, dari 53 Sekolah Rakyat se-Indonesia yang diluncurkan pertama kali, Sumbar termasuk. Ada di Solok dan BBPPKS Padang. Ke depan semoga merata di seluruh daerah," kata Vasko.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga membahas penguatan sinergi antara program Kementerian Sosial dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya pembaruan data penerima bantuan sosial (bansos) setiap tiga bulan agar tepat sasaran.

"Tahun depan kita targetkan penyaluran bansos dilakukan hampir bersamaan. Validasi data juga rutin dilakukan agar bantuan benar-benar menyasar yang berhak," ungkapnya.

Mensos juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap penerima bansos aktif, terutama yang berusia produktif dan telah lama menerima bantuan. Evaluasi akan dilakukan setiap lima tahun, sedangkan lansia dan penyandang disabilitas tetap menerima secara berkelanjutan.

"Semangatnya bukan sekadar bantu, tapi dorong mereka naik kelas dan tidak selamanya tergantung pada bansos," ujarnya.

Gus Ipul menutup dengan menyampaikan rencana perubahan regulasi penerima bansos, termasuk penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN). Salah satu poin penting ialah validasi ulang jika kepala keluarga penerima meninggal dunia.

"Jika kepala keluarga wafat, bantuan tidak otomatis diteruskan ke anggota keluarga lain. Harus divalidasi ulang dulu," tegasnya.

Acara peluncuran ini dihadiri 190 pilar sosial dari berbagai latar belakang seperti pendamping PKH, TKSK, Tagana, Pordam, pendamping rehabilitasi sosial, dan pekerja sosial masyarakat. ***