Perkuat Kinerja dan Pelayanan, Menteri ATR Bina Seluruh Kantah di Sumbar

PADANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pembinaan khusus kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan pejabat pengawas dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat, Senin (28/4/2025), di Padang. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kinerja, integritas, serta memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal di daerah.

Dalam arahannya, Nusron menekankan pentingnya transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola tanah, khususnya tanah ulayat.

“Pembinaan ini bukan hanya soal teknis kerja, tapi juga memperkuat semangat integritas dan tanggung jawab sosial dalam melayani masyarakat," ujar Nusron.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Ikram Abdul Haris, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pengarahan dari Menteri sangat bermanfaat dan mampu membangkitkan semangat kerja tim di daerah.

“Pembinaan ini jadi pemicu bagi kami di daerah untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan, termasuk terhadap masyarakat hukum adat," kata Ikram.

Ia mengungkapkan bahwa di Pasaman, akan dilakukan sosialisasi lanjutan terkait pendaftaran tanah ulayat pada bulan Juni mendatang, dengan melibatkan 150 peserta dari kalangan masyarakat adat.

Selain sesi pembinaan, sebelumnya Nusron juga memberikan sosialisasi tentang pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat kepada publik di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyerahkan sejumlah Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), Hak Pakai, dan Sertifikat Wakaf di wilayah Kota Padang dan Kota Pariaman.

Menurut Nusron, pendaftaran tanah ulayat adalah bentuk pengakuan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat serta langkah konkret dalam mencegah peralihan tanah tanpa dasar hukum yang sah.

“Pendaftaran tanah ulayat adalah wujud kehadiran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat serta mencegah konflik agraria di kemudian hari,” tegasnya. (ant)