Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Hadapi Dakwaan Pemberontakan

JAKARTA – Polemik politik di Korea Selatan semakin memanas setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol resmi didakwa atas tuduhan pemberontakan terkait penerapan darurat militer pada Desember 2024.

Yoon telah tiga kali menolak panggilan penyidik untuk diperiksa atas kebijakan darurat militer yang diberlakukan pada 3 Desember 2024 dan kemudian dibatalkan. Keputusan kontroversial tersebut berujung pada pemakzulan dirinya oleh parlemen Korea Selatan pada 14 Desember 2024. Dari total 300 anggota parlemen, sebanyak 204 anggota mendukung pemakzulan, sementara 85 menolak, tiga abstain, dan delapan suara dinyatakan tidak sah.

Pemakzulan ini menyebabkan Yoon diskors dari jabatannya, sementara Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai presiden sementara Korea Selatan.

Penggerebekan dan Penangkapan

Pada pertengahan Januari 2025, Yoon akhirnya ditangkap setelah aparat kepolisian dan penyidik antikorupsi menggerebek kediamannya. Langkah ini mengakhiri kebuntuan hukum yang berlangsung selama berminggu-minggu.

Penangkapan Yoon menjadi preseden baru dalam sejarah politik Korea Selatan. Sebelumnya, belum pernah ada presiden yang masih menjabat ditangkap dalam kasus hukum seperti ini.

Penolakan Perpanjangan Penahanan

Setelah ditahan di Pusat Tahanan Seoul, Yoon menolak untuk diinterogasi pada Kamis (16/1) dan Jumat (17/1). Para penyelidik hanya memiliki waktu 48 jam sejak penangkapannya pada Rabu (15/1) untuk melakukan pemeriksaan.

Penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan permohonan ke Pengadilan Seoul untuk memperpanjang masa penahanan hingga 20 hari, tetapi pengadilan menolak permintaan tersebut karena kurangnya dasar hukum.

Tak berhenti di situ, kejaksaan kembali mengajukan permohonan perpanjangan penahanan hingga 6 Februari 2025. Namun, permintaan itu kembali ditolak, meningkatkan tekanan bagi jaksa untuk segera mendakwanya.

Dakwaan Resmi terhadap Yoon Suk Yeol

Sehari sebelum masa penahanannya berakhir, jaksa resmi mendakwa Yoon atas tuduhan memimpin pemberontakan melalui penerapan darurat militer. Dengan dakwaan ini, Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang didakwa dalam kondisi ditahan.

Badan Antikorupsi Korea Selatan (CIO), yang sebelumnya memimpin penyelidikan, menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan karena tidak memiliki kewenangan untuk mendakwa seorang presiden.

Tim jaksa penuntut menyatakan bahwa mereka telah meninjau bukti-bukti secara menyeluruh dan menyimpulkan bahwa dakwaan terhadap Yoon merupakan langkah yang tepat.

"Dengan penolakan pengadilan atas perpanjangan penahanan, jaksa kini harus bergerak cepat untuk mendakwa Yoon agar dia tetap berada di balik jeruji besi," ujar Yoo Jung-hoon, pengacara sekaligus komentator politik, seperti dikutip dari AFP.

Kasus ini menjadi perhatian besar di Korea Selatan, dengan potensi dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik negara tersebut. ***