Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Kabar Bertuah
17 jam yang lalu
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
2
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
4 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
3
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
5 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
4 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
5
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
Nasional
3 jam yang lalu
Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
6
MA Tolak Permohonan Kasasi, KPK Eksekusi Nurhadi dan Tagih Uang Pengganti Rp137 Miliar
Nasional
2 jam yang lalu
MA Tolak Permohonan Kasasi, KPK Eksekusi Nurhadi dan Tagih Uang Pengganti Rp137 Miliar
Home  /  Berita  /  Kampus

Putusan MK Hapus Presidential Threshold, Golkar: Kejutan Besar untuk Sistem Politik

Putusan MK Hapus Presidential Threshold, Golkar: Kejutan Besar untuk Sistem Politik
Sarmuji (faiq azmi/detikjatim)
Kamis, 02 Januari 2025 18:59 WIB

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menghapus aturan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Keputusan yang diumumkan pada Kamis (2/1/2025) di Gedung MK ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan keterkejutannya atas putusan tersebut. "Keputusan ini sangat mengejutkan, terutama mengingat 27 gugatan serupa sebelumnya selalu ditolak oleh MK," ujar Sarmuji kepada wartawan.

Menurut Sarmuji, presidential threshold selama ini dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sistem presidensial. "Pandangan sebelumnya selalu konsisten bahwa aturan ini diperlukan untuk memastikan sistem presidensial berjalan efektif," tambahnya.

Isi Putusan MK

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Menyatakan norma Pasal 222 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegas Ketua MK, Suhartoyo, dalam pembacaan putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023.

Putusan ini memungkinkan semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden tanpa batasan ambang suara tertentu.

Peluang Baru, Tantangan Baru

Penghapusan presidential threshold diperkirakan akan mengubah lanskap politik nasional secara signifikan. Dengan aturan baru ini, lebih banyak partai politik, termasuk yang sebelumnya tidak memiliki cukup suara untuk memenuhi ambang batas, dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

Namun, Sarmuji mengingatkan bahwa tanpa presidential threshold, ada risiko terpecahnya dukungan politik yang dapat mempersulit konsolidasi pemerintahan di masa depan. "Kami tetap menghormati putusan MK, tetapi efek jangka panjangnya perlu kita cermati bersama," ujarnya. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:detik.com
Kategori:Kampus
wwwwww