Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
Kabar Bertuah
15 jam yang lalu
Terjatuh Saat Hindari Genangan Air di Rumbai Pekanbaru, Pembonceng Motor Meninggal Tertabrak Truk dari Arah Berlawanan
2
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: "Ini Bukan Kesalahan Kami"
Nasional
2 jam yang lalu
Presiden Prabowo Minta Maaf Kabut Asap Sampai ke Malaysia-Singapura: Ini Bukan Kesalahan Kami
3
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
Kabar Bertuah
3 jam yang lalu
Waspada Pohon Tumbang di Pekanbaru, DLHK Catat 78 Titik Pelindung Jalan dalam Kondisi Rawan
4
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Kabar Bertuah
2 jam yang lalu
Polresta Pekanbaru Mulai Operasi Zebra Lancang Kuning, Cek Daftar Pelanggaran yang Diprioritaskan Petugas
Home  /  Berita  /  Nasional

MA Tolak Permohonan Kasasi, KPK Eksekusi Nurhadi dan Tagih Uang Pengganti Rp137 Miliar

MA Tolak Permohonan Kasasi, KPK Eksekusi Nurhadi dan Tagih Uang Pengganti Rp137 Miliar
Gedung KPK.
Senin, 16 November 2026 12:33 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melaksanakan eksekusi badan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi atas perkara gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah hukum ini ditempuh setelah MA menolak permohonan kasasi terpidana, yang turut diapresiasi KPK di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Perkara korupsi ini menyangkut penyalahgunaan wewenang pada lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang ditangani oleh KPK. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyampaikan apresiasi atas putusan MA yang menolak permohonan kasasi dari Nurhadi.

"Putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum yang berjalan telah dilakukan secara taat asas, termasuk pemenuhan aspek formil dan materiilnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/11/2026).

KPK memandang penindakan perkara korupsi tidak semata-mata bertujuan memberi efek jera bagi pelaku. Penegakan hukum ini juga menjadi pesan kuat bahwa jabatan dan kewenangan tidak boleh disalahgunakan untuk meraih keuntungan pribadi.

Lembaga antirasuah tersebut berharap ketetapan hukum ini memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Putusan itu sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara negara agar terus menjaga integritas serta amanah jabatan.

"Selanjutnya, KPK melalui Jaksa Eksekusi akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan pidana badan dan pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, MA telah menolak permohonan kasasi yang diajukan Nurhadi, Kamis (29/10/2026). Penolakan tersebut membuat vonis terhadap Nurhadi dalam perkara gratifikasi dan TPPU tetap 5 tahun penjara.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya turut menguatkan putusan itu dimana Nurhadi tetap dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Pada pengadilan tingkat pertama, ia divonis 5 tahun penjara serta denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menghukum Nurhadi membayar uang pengganti sebesar Rp137.159.183.940 atau Rp137 miliar subsider 3 tahun kurungan. ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:rmol.id
Kategori:Nasional
wwwwww