Sidang Pemilihan Wapres Ditunda Sepekan, Jadwal DPR dan DPD Bentrok
![]() |
| Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. |
JAKARTA - MPR menjadwalkan rapat pimpinan (rapim) yang dilanjutkan rapat gabungan (ragab) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Agenda tersebut membahas rencana pengunduran sidang paripurna pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden (wapres) dari semula Rabu (2/12/2026) menjadi Rabu (9/12/2026).
Sidang paripurna MPR ini merupakan agenda resmi parlemen untuk memilih, melantik, serta mengesahkan wapres. Rencana pergeseran jadwal selama sepekan itu muncul dari usulan sejumlah fraksi.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya tanggal 9. Diundur ya," ujar Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Wacana penundaan selama sepekan tersebut dilatarbelakangi sejumlah agenda kedewanan yang berbenturan di tingkat DPR maupun DPD. Jadwal yang bersamaan itu meliputi rapat komisi serta kunjungan kerja anggota dewan.
Selain penyesuaian jadwal, keterbatasan masa verifikasi yang hanya berlangsung 14 hari turut menjadi pertimbangan. Ketua Komisi III DPR itu mengusulkan agar persiapan verifikasi dimulai lebih awal.
"Nah, hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari. Maka kami, kebetulan saya ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," terangnya.
Ia juga menyoroti pemeriksaan keabsahan ijazah dalam tahapan verifikasi mendatang. Berkaca dari pengalaman sebelumnya yang sempat memicu polemik di ruang publik, ia menilai mekanisme pemeriksaan dokumen harus diperketat.
Koordinasi bersama kementerian terkait diusulkan berjalan sejak dini agar seluruh kelengkapan dokumen siap saat masa verifikasi berlangsung.
"Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU. Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," pungkasnya. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | metrotvnews.com |
| Kategori | : | Nasional |









