Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold 20 Persen, Semua Partai Bisa Usung Capres
![]() |
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait penghapusan ambang batas atau presidential threshold yang sebelumnya mensyaratkan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 di Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Dengan keputusan ini, semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, tanpa harus memenuhi ambang batas sebelumnya. MK menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
"Kami memberikan kedudukan hukum kepada para pemohon dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya," ujar Suhartoyo dalam pembacaan putusan.
Pendapat Berbeda Dua Hakim MK
Meski putusan ini disepakati mayoritas hakim konstitusi, dua hakim, Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh, mengajukan dissenting opinion. Keduanya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.
Menurut mereka, pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu telah diajukan sebanyak 33 kali sebelumnya. Mereka menilai bahwa hanya partai politik peserta pemilu atau individu yang secara langsung memiliki hak dipilih yang bisa mengajukan uji materi.
"Mahkamah seharusnya menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan ini tidak dapat diterima," tegas Anwar Usman.
Putusan ini dinilai dapat mengubah peta politik nasional, karena memungkinkan lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk bersaing di pemilu mendatang. Penghapusan ambang batas dianggap sebagai langkah yang membuka peluang lebih luas bagi partisipasi demokrasi. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | detik.com |
| Kategori | : | Kampus |











