Pj Wali Kota Pekanbaru Terjaring OTT KPK, Kemendagri Tegaskan Integritas Pejabat
![]() |
| Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa |
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebutkan bahwa Kemendagri menyerahkan proses hukum kepada KPK dan menegaskan pentingnya integritas bagi setiap pejabat.
"Jika benar Risnandar terlibat, ini adalah tanggung jawab pribadinya dan tidak mencerminkan institusi. Kemendagri selalu mengingatkan seluruh pejabat untuk menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi," ujar Bima Arya, Selasa (3/12/2024).
Rekam Jejak Sebelum Penangkapan
Risnandar, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kemendagri, dipercaya menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru pada pertengahan 2024. Penunjukan ini berdasarkan kinerja baik yang ditunjukkan selama bertugas di Kemendagri.
"Risnandar memiliki rekam jejak yang bersih dan kinerja yang baik saat di Kemendagri. Karena itu, dia diberi tanggung jawab sebagai Pj Wali Kota Pekanbaru," jelas Bima.
Namun, Bima menekankan bahwa seluruh kepala daerah dan pejabat harus selalu waspada terhadap godaan korupsi.
“Mendagri sering mengingatkan dalam berbagai forum bahwa integritas adalah hal mutlak yang harus dimiliki pejabat, terutama dalam menjalankan amanah sebagai kepala daerah,” tambahnya.
Langkah Kemendagri
Kemendagri memastikan tidak akan ada kekosongan pemerintahan di Kota Pekanbaru. Seorang pejabat tinggi pratama akan segera ditunjuk sebagai pengganti sementara.
“Kami akan menunjuk pengganti sementara untuk menjamin administrasi pemerintahan di Pekanbaru tetap berjalan dengan baik,” kata Bima.
Kemendagri juga berharap kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh kepala daerah.
"Ini adalah peringatan keras bagi seluruh pejabat untuk benar-benar menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum, terutama korupsi," tegasnya.
OTT oleh KPK
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membenarkan penangkapan Risnandar. Namun, ia belum memberikan rincian terkait pihak lain yang turut terjaring maupun barang bukti yang disita dalam operasi tersebut.
"Kami masih mendalami informasi terkait kasus ini. Sesuai aturan, kami memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap," ujar Johanis. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Sumber | : | detik.com |
| Kategori | : | Cendekia |











