Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Buka MTQ Kecamatan Pekanbaru Kota, Pemkot Pekanbaru Serahkan Bantuan Gerobak bagi Pelaku UMKM
Pekanbaru Kota
20 jam yang lalu
Buka MTQ Kecamatan Pekanbaru Kota, Pemkot Pekanbaru Serahkan Bantuan Gerobak bagi Pelaku UMKM
2
13 Bangunan Liar di Jalan Air Hitam Pekanbaru Dibongkar Paksa Satpol PP, Kecamatan Bina Widya dan Rumbai Jadi Target Selanjutnya
Kabar Bertuah
23 jam yang lalu
13 Bangunan Liar di Jalan Air Hitam Pekanbaru Dibongkar Paksa Satpol PP, Kecamatan Bina Widya dan Rumbai Jadi Target Selanjutnya
3
Pemkot Pekanbaru Pasang Pembatas Lajur Putar Balik Depan RS Hermina Jalan Tuanku Tambusai
Kabar Bertuah
21 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Pasang Pembatas Lajur Putar Balik Depan RS Hermina Jalan Tuanku Tambusai
4
Indonesia Diduga Jadi Perlintasan Cip AI Nvidia ke China, Polri Buka Penyelidikan
Nasional
3 jam yang lalu
Indonesia Diduga Jadi Perlintasan Cip AI Nvidia ke China, Polri Buka Penyelidikan
5
Polemik Proyek Pemengaruh Rp14,7 Miliar, KPK Dorong Evaluasi Kontrak Usai Klarifikasi Raffi Ahmad
Nasional
3 jam yang lalu
Polemik Proyek Pemengaruh Rp14,7 Miliar, KPK Dorong Evaluasi Kontrak Usai Klarifikasi Raffi Ahmad
6
Dekat Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Kelanjutan Tambang Emas Pandeglang Jadi Sorotan
Nasional
2 jam yang lalu
Dekat Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Kelanjutan Tambang Emas Pandeglang Jadi Sorotan
Home  /  Berita  /  Nasional

KPK Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Terkait Dugaan Suap Sertifikat HGB

KPK Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Terkait Dugaan Suap Sertifikat HGB
Ilustrasi. Gedung KPK
Rabu, 18 November 2026 14:02 WIB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang Direktur Jenderal pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan sertifikat hak guna bangunan (HGB). Pemeriksaan ini dilakukan guna mengusut dugaan tindak pidana korupsi serta penerimaan lainnya di lingkungan kementerian tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi kehadiran kedua pejabat eselon satu tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026). Kedua saksi yang dimintai keterangan ialah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya.

"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN," terangnya.

Selain dua pejabat tinggi kementerian itu, penyidik turut memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Muhammad Rizal dan seorang pihak swasta bernama R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Hingga saat ini, materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap para saksi belum dirinci lebih lanjut.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein memaparkan bahwa penyidikan kasus suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berjalan dan berpeluang dikembangkan. Penyidik secara bergiliran memeriksa sejumlah saksi guna memverifikasi sumber dana dari uang yang telah disita dalam perkara tersebut.

Berdasarkan hasil pendalaman sementara, aliran dana tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di internal kementerian serta layanan pertanahan seperti hak guna usaha (HGU) dan HGB. Penyidik juga menemukan indikasi pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk.

"Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan," paparnya.

Dalam rangkaian perkara ini, lembaga antirasuah tersebut sebelumnya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Penetapan status hukum itu berkaitan dengan dugaan suap pembukaan blokir lahan milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor serta dugaan praktik jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," jelasnya, Jumat (18/9).

Adapun kedelapan tersangka dalam perkara ini meliputi Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri (LMP); Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung (SON); serta Direktur Utama Summarecon, Adrianto Pitojo Adi (ADR). Lima tersangka lainnya yakni Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ), pihak swasta Rizal Pahlevi (LEV), Erwin (ERW), serta Muhammad Fakhry (MF). ***

Editor:M Rafdinal Adrianto
Sumber:detik.com
Kategori:Nasional
wwwwww