Polemik Proyek Pemengaruh Rp14,7 Miliar, KPK Dorong Evaluasi Kontrak Usai Klarifikasi Raffi Ahmad
![]() |
| Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. |
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad terkait riwayat konsultasinya pada 2024 mengenai status pekerja seni sekaligus pejabat publik. Penjelasan ini muncul di tengah sorotan masyarakat terhadap proyek pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di lingkungan kementerian senilai Rp14,7 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menerangkan bahwa lembaganya membuka ruang konsultasi bagi siapa saja dalam ranah pencegahan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," tuturnya.
Selain layanan konsultasi, KPK turut menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan tugas pejabat negara untuk memitigasi potensi penyimpangan sejak awal. Melalui rekomendasi yang diberikan, lembaga ini berupaya mencegah munculnya berbagai modus tindak pidana korupsi.
Di samping menanggapi soal konsultasi tersebut, KPK meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengevaluasi nilai kontrak pada pengadaan jasa pemengaruh. Permintaan ini disampaikan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan lima paket pengadaan di unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 yang kini berada di bawah naungan Kemenbud.
ICW juga mencatat adanya tiga paket pengadaan serupa di lingkungan KKP sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Akumulasi anggaran dari delapan paket pekerjaan jasa pemengaruh pada dua instansi pemerintah tersebut mencapai Rp14,7 miliar.
"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," tegasnya.
Sebelumnya, Raffi Ahmad melalui video yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin (16/11/2026), memaparkan bahwa dirinya sempat berkonsultasi dengan KPK pada 2024. Konsultasi tersebut membahas kelanjutan aktivitasnya di dunia hiburan, termasuk penerimaan kerja sama promosi komersial atau endorsement.
"Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," ungkapnya.
Berdasarkan hasil konsultasi pada waktu itu, Raffi menyampaikan bahwa KPK menilai aktivitas pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni merupakan hal yang tidak melanggar aturan. Meskipun demikian, ia kini menyadari bahwa aspek etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat pada jabatan yang diembannya harus menjadi pertimbangan dalam mengambil setiap keputusan.
Pernyataan klarifikasi tersebut disampaikan setelah Raffi menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Permintaan maaf itu berkaitan dengan polemik pengadaan jasa pemengaruh di lingkungan Kemendikbudristek dan KKP selama periode 2024 hingga 2026 dengan total nilai kerja sama Rp14,7 miliar. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | republika.co.id |
| Kategori | : | Nasional |









