OTT KPK di Pekanbaru: Delapan Pejabat Pemkot Diperiksa
![]() |
| Ilustrasi (net) |
Menurut informasi yang dihimpun, tidak ada pihak swasta yang terlibat dalam OTT ini, meskipun sebelumnya diberitakan bahwa seorang pihak luar pemerintahan turut diamankan. Pejabat yang diperiksa mencakup beberapa nama berinisial RM, IP, X, dan NF.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, juga menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi ini. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membenarkan penangkapan Risnandar.
“Benar, Pj Wali Kota Pekanbaru ditangkap dalam OTT ini,” ujar Johanis.
Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai peran masing-masing pejabat yang diperiksa atau asal-usul uang yang disita. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Respons Kemendagri
Menanggapi peristiwa ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa jika Risnandar terbukti bersalah, maka tindakannya adalah tanggung jawab pribadi.
"Jika benar Risnandar terlibat korupsi, ini sepenuhnya tindakan pribadinya dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Bima, Selasa (3/12/2024).
Bima menjelaskan bahwa Risnandar sebelumnya memiliki rekam jejak yang baik selama bertugas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
“Penunjukan Risnandar sebagai Pj Wali Kota didasarkan pada kinerjanya yang selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran. Namun, kami selalu mengingatkan semua pejabat untuk menjauhi korupsi,” tambahnya.
Penunjukan Pengganti Sementara
Untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan di Kota Pekanbaru, Kemendagri akan segera menunjuk pengganti sementara.
“Kemendagri akan menugaskan seorang ASN pimpinan tinggi pratama sebagai Penjabat sementara Wali Kota Pekanbaru agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ungkap Bima.
Ia juga mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua kepala daerah dan pejabat lainnya.
“Ini adalah peringatan tegas bagi seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum, khususnya korupsi,” tegasnya. ***
| Editor | : | Hermanto Ansam |
| Kategori | : | Cendekia |











