Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Indonesia Diduga Jadi Perlintasan Cip AI Nvidia ke China, Polri Buka Penyelidikan
Nasional
9 jam yang lalu
Indonesia Diduga Jadi Perlintasan Cip AI Nvidia ke China, Polri Buka Penyelidikan
2
Aksi Jual Saham AI dan Kepergian CEO Nvidia Bayangi Pasar, Dolar AS Melemah
Nasional
8 jam yang lalu
Aksi Jual Saham AI dan Kepergian CEO Nvidia Bayangi Pasar, Dolar AS Melemah
3
Polemik Proyek Pemengaruh Rp14,7 Miliar, KPK Dorong Evaluasi Kontrak Usai Klarifikasi Raffi Ahmad
Nasional
8 jam yang lalu
Polemik Proyek Pemengaruh Rp14,7 Miliar, KPK Dorong Evaluasi Kontrak Usai Klarifikasi Raffi Ahmad
4
KPK Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Terkait Dugaan Suap Sertifikat HGB
Nasional
7 jam yang lalu
KPK Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN Terkait Dugaan Suap Sertifikat HGB
5
Dekat Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Kelanjutan Tambang Emas Pandeglang Jadi Sorotan
Nasional
8 jam yang lalu
Dekat Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Kelanjutan Tambang Emas Pandeglang Jadi Sorotan
6
Harga Minyak Dunia Terkoreksi Usai Persediaan Amerika Serikat Bertambah di Tengah Konflik Iran
Nasional
9 jam yang lalu
Harga Minyak Dunia Terkoreksi Usai Persediaan Amerika Serikat Bertambah di Tengah Konflik Iran
Home  /  Berita  /  Cendekia

OTT KPK di Pekanbaru: Delapan Pejabat Pemkot Diperiksa

OTT KPK di Pekanbaru: Delapan Pejabat Pemkot Diperiksa
Ilustrasi (net)
Selasa, 03 Desember 2024 10:08 WIB
PEKANBARU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (2/12/2024). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp3 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebagai barang bukti.

Menurut informasi yang dihimpun, tidak ada pihak swasta yang terlibat dalam OTT ini, meskipun sebelumnya diberitakan bahwa seorang pihak luar pemerintahan turut diamankan. Pejabat yang diperiksa mencakup beberapa nama berinisial RM, IP, X, dan NF.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, juga menjadi salah satu pihak yang diamankan dalam operasi ini. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membenarkan penangkapan Risnandar.

“Benar, Pj Wali Kota Pekanbaru ditangkap dalam OTT ini,” ujar Johanis.

Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai peran masing-masing pejabat yang diperiksa atau asal-usul uang yang disita. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Respons Kemendagri

Menanggapi peristiwa ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan bahwa jika Risnandar terbukti bersalah, maka tindakannya adalah tanggung jawab pribadi.

"Jika benar Risnandar terlibat korupsi, ini sepenuhnya tindakan pribadinya dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum," kata Bima, Selasa (3/12/2024).

Bima menjelaskan bahwa Risnandar sebelumnya memiliki rekam jejak yang baik selama bertugas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Direktur Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

“Penunjukan Risnandar sebagai Pj Wali Kota didasarkan pada kinerjanya yang selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran. Namun, kami selalu mengingatkan semua pejabat untuk menjauhi korupsi,” tambahnya.

Penunjukan Pengganti Sementara

Untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan di Kota Pekanbaru, Kemendagri akan segera menunjuk pengganti sementara.

“Kemendagri akan menugaskan seorang ASN pimpinan tinggi pratama sebagai Penjabat sementara Wali Kota Pekanbaru agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” ungkap Bima.

Ia juga mengingatkan agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua kepala daerah dan pejabat lainnya.

“Ini adalah peringatan tegas bagi seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas dan menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum, khususnya korupsi,” tegasnya. ***

Editor:Hermanto Ansam
Kategori:Cendekia
wwwwww