Isu dan Wacana Reshuffle Kabinet, PAN: Kita Tunggu Saja Keputusan Presiden

JAKARTA - Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay angkat bicara terkait isu reshuffle kabinet yang sedang ramai diperbincangkan. Apalagi, Presiden Joko Widodo juga melempar sinyal bakal merombak atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju lagi sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024.

Hal itu diungkapkan Jokowi pada Jumat (23/12/2022) sebagai respons soal hasil survei Charta Politika Indonesia yang menyebut mayoritas warga setuju ada reshuffle kabinet. Pernyataan Jokowi itupun menyebabkan kader PDIP dan NasDem 'adu mulut'.

Namun demikian, Saleh Daulay berpendapat, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Secara konstitusional, Presiden Jokowi berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri dan para pembantunya.

Evaluasi itu kata mantan Ketua Umum PP. Pemuda Muhammadiyah ini, dapat dilakukan secara rutin, berkala, ataupun dengan tujuan tertentu. Misalnya, evaluasi terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

"Presiden itu penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, presiden berhak untuk mengangkat para menteri dan pembantunya. Kinerja merekalah yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dievaluasi. Jika baik, tentu dilanjutkan. Kalau tidak baik, diperingatkan. Dan kalau sudah tidak bisa diperbaiki, presiden berhak untuk melakukan reshuffle atau pergantian," ujar Saleh Daulay kepada GoNews.co melalui siaran pers yang diterima pada Selasa (27/12/2022).

"Bahkan, dalam kasus tertentu, presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik. Bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan presiden," tambahnya.

Terkait reshuffle tersebut kata Saleh, PAN belum mendapat informasi. Ia beranggapan bahwa reshuffle itu masih diwacanakan di media. Soal apakah akan ada reshuffle, belum pernah diungkap ke publik secara terbuka. "Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk. Libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat," tandasnya.

Kalaupun ada reshuffle tegas Saleh, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden. "Partai dalam lingkaran pemerintahan tidak menyiapkan nama secara khusus. Presiden yang mengerti kebutuhan dan keperluannya. Andaikata diminta, partai-partai yang ada baru kemudian menawarkan kader yang dinilai sesuai dengan kebutuhan dan keperluan tadi," bebernya.

"Kita fokus saja membantu presiden melaksanakan tugas yang diamanatkan. Kalau nanti ada reshuffle, kita sifatnya pasif. Kalau ada permintaan dari kader kita, barulah kita mencari yang sesuai. Kami memiliki kader yang cukup banyak dari berbagai latar belakang. Karenanya, kita hanya bisa menunggu keputusan politik presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong presiden. Biarkan berjalan apa adanya," pungkasnya.***