Pemdes Kemendagri dan KPK Hadiri Pembentukan Desa Anti Korupsi

JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto huntoyungo memberikan sambutan pada "Kick Off Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan Desa Anti Korupsi Tahun Anggaran 2022" yang diadakan oleh KPK RI di Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Sebagaimana rilis yang diterima GoSumbar.com, Rabu (8/6/2022), Yusharto dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa anggaran Dana Desa sebesar Rp468,86 triliun telah mengalir ke seluruh desa di tanah air. Angka tersebut merupakan angka yang cukup fantastis yang membutuhkan kapasitas pengelolaan yang baik agar menutup celah korupsi.

Baca Juga: Ditjen Dukcapil dan Ditjen Bina Pemdes Gelar PKS Pemanfaatan Data Kependudukan

Baca Juga: Pemdes Kemendagri Dorong Pesisir Barat Optimalkan PPKM Mikro

"Mengelola dana dengan anggaran tersebut tentunya harus memiliki tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran desa yang baik. Namun disamping itu, ketersediaan anggaran yang besar juga akan berimplikasi terhadap meningkatnya tindak pidana korupsi," ujar Yusharto.

Hadir dalam kesempatan itu diantaranya, Ketua KPK RI Firli Bahuri beserta jajaran, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman beserta jajaran dan Forkopimda Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Staf Ahli Kemenpora Hamka Hendra Noer Dilantik Mendagri Jadi Pj Gubernur Gorontalo

Baca Juga: Jawaban Dukcapil Kemendagri Soal Heboh! Ratusan WNA China Diberi KTP Elektronik

Data Korupsi
Berdasarkan data yang dikurasi Ditjen bina Pemdes Kemendagri, Indonesia menduduki peringkat ke-5 negara dengan perkara korupsi terbanyak di Asia Tenggara. Dana Desa menjadi kasus korupsi dibidang anggaran yang paling banyak terjadi dengan aktor tertinggi sebagai pelaku yaitu Kepala Desa.

Faktor seperti penggunaan spesimen rekening sebatas formalitas, cash on hand, mark up nilai barang dan jasa, fee dari pihak ketiga, laporan pertanggungjawaban dan lain sebagainya mewarnai proses dasar terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran di Desa.***