Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Percantik Jantung Kota, Pemkot Pekanbaru Sulap U-Turn Sudirman Jadi Ruang Terbuka Hijau
Kabar Bertuah
24 jam yang lalu
Percantik Jantung Kota, Pemkot Pekanbaru Sulap U-Turn Sudirman Jadi Ruang Terbuka Hijau
2
Telan Dana Rp5 Miliar Tanpa APBD, Tugu Simpang Sebidang Pekanbaru Mulai Dibangun Desember
Marpoyan Damai
23 jam yang lalu
Telan Dana Rp5 Miliar Tanpa APBD, Tugu Simpang Sebidang Pekanbaru Mulai Dibangun Desember
3
PSPS Pekanbaru Pasang Kuda-Kuda Hadapi Adhyaksa FC Bekasi, Ahyar Ilyas Ingatkan Pemain Jaga Fokus
Gelanggang
12 jam yang lalu
PSPS Pekanbaru Pasang Kuda-Kuda Hadapi Adhyaksa FC Bekasi, Ahyar Ilyas Ingatkan Pemain Jaga Fokus
4
Pemkot Pekanbaru Rampungkan Perbaikan Jalan 47 Kilometer, DPRD Beri Dukungan Penuh
Parlemen
12 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Rampungkan Perbaikan Jalan 47 Kilometer, DPRD Beri Dukungan Penuh
5
Kecelakaan Maut di Jalan Siak II Pekanbaru, DPRD Desak Pemasangan Lampu Penerangan
Parlemen
12 jam yang lalu
Kecelakaan Maut di Jalan Siak II Pekanbaru, DPRD Desak Pemasangan Lampu Penerangan
Home  /  Berita  /  Kampus

PAN DPR RI Minta Pemerintah Respons Dugaan Pelanggaran HAM 'Peduli Lindungi'

PAN DPR RI Minta Pemerintah Respons Dugaan Pelanggaran HAM Peduli Lindungi
Legislator PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (foto: dok. ist./pan)
Jum'at, 15 April 2022 21:28 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam pernyataan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat (15/4/2022), meminta pemerintah merespons serius dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di aplikasi Peduli Lindungi yang menjadi perhatian Amerika Serikat.

"Tuduhan tersebut sangat merugikan nama baik Indonesia di pentas global," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI itu sebagaimana dikutip GoSumbar.com.

Menurut Saleh, respons pemerintah penting untuk menjaga imej Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di Asia. "Jangan menunggu isu ini bergulir lebih luas di luar negeri," ujarnya.

Kalau dari laporannya, tutur Saleh, tuduhan pelanggaran HAM ini semula disuarakan oleh LSM. Walau tidak disebutkan nama LSM-nya, pemerintah mestinya sudah tahu. Apalagi, LSM-LSM dimaksud konon sudah pernah menulis surat protes ke pemerintah terkait hal ini.

"Menurut saya, LSM-LSM itu harus diajak bicara. Diajak berdiskusi. Sekaligus menjelaskan soal aplikasi peduli lindungi ini. Jika memang dari hasil diskusi disimpulkan ada pelanggaran HAM, pemerintah harus segera mengevaluasi. Kalau perlu, segera menutup aplikasi tersebut," kata legislator Dapil Sumut II itu.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Parlemen, Kampus
wwwwww