Peresmian Tol Pekanbaru - Padang Seksi Bangkinang Ditunda, Ini Penyebabnya

PEKANBARU - Jalan Tol Pekanbaru-Padang seksi Pekanbaru - Bangkinang yang ditargetkan akhir tahun ini sudah bisa beroperasi, dan diresmikan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, akhirnya batal diresmikan. Pasalnya, masih ada beberapa titik jalan yang belum selesai pengerjaannya.

Kepala Biro Pembangunan Riau, Alzuhra Dini Alinoni mengatakan, dari informasi yang didapat, masih ada beberapa pengerjaan jalan tol yang belum selesai. Terutama pengerjaan jalan tol yang berada dekat dengan pintu tol dari Pekanbaru.

"Peresmian jalan tol Pekanbaru - Bangkinang yang sebelumnya dijadwalkan akhir tahun ini sepertinya tidak jadi. Masih ada yang belum selesai," katanya, Jumat (10/12/2021) di Pekanbaru.

Sementara itu, Plt Asisten II Setdaprov Riau Aryadi mengatakan, salah satu kendala yang terjadi saat ini pada pembangunan jalan tol Pekanbaru - Bangkinang yakni masih adanya lahan yang belum dibebaskan.

"Masih ada pembebasan lahan tol sekitar 750 meter lagi di dekat pintu tol daerah Rimbo Panjang, saat ini pembebasannya masih terus digesa," ujarnya.

Belum dibebaskannya lahan tersebut dikarenakan masyarakat setempat belum menerima terkait harga yang disampaikan pemerintah. Masyarakat berdalih terdapat perbedaan harga dengan tanah warga lainnya yang juga mendapat ganti rugi.

"Masyarakat protes ada ketimpangan harga. Karena itu masih belum dibebaskan hingga saat ini," sebutannya.

Tim Khusus Lakukan Penghitungan Ulang Lahan

Masih adanya lahan untuk pembangunan jalan tol Pekanbaru - Bangkinang yang belum dibebaskan, menjadi kendala pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akan diturunkan tim khusus yang tergabung dalam Masyarakat Profesi Penilai Tanah (Mappi).

Tim dari Mappi akan turun untuk melakukan penilaian ulang. Mappi merupakan organisasi profesi penilai di Indonesia yang bersifat mandiri.

"Tim inilah yang akan melakukan penilaian ulang dan kemudian menyampaikan hasilnya untuk jadi rekomendasi," ujar Aryadi.

Dari informasi yang pihaknya dapatkan, tim tersebut akan memulai penilaian ulang tersebut pada pekan depan. Di mana hingga saat ini masih ada sekitar 750 meter lahan masyarakat yang belum diganti rugi.

"Selain itu juga ada lahan yang belum dibebaskan didekat pintu tol, lahan tersebut masuk kawasan hutan sehingga harus dibicarakan antara kementerian terkait," sebutnya. ***