Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Atasi Genangan Langganan, Pemkot Pekanbaru Kebut Proyek Drainase di 6 Ruas Jalan Prioritas
Kabar Bertuah
19 jam yang lalu
Atasi Genangan Langganan, Pemkot Pekanbaru Kebut Proyek Drainase di 6 Ruas Jalan Prioritas
2
Awas Sanksi Tegas, Dishub Pekanbaru Larang Parkir di Bahu Jalan Depan Living World
Kabar Bertuah
22 jam yang lalu
Awas Sanksi Tegas, Dishub Pekanbaru Larang Parkir di Bahu Jalan Depan Living World
3
Pusat Kota Pekanbaru Bakal Disulap Mirip Shibuya, Bundaran Jalan Sudirman Dilengkapi Videotron Raksasa
Kabar Bertuah
24 jam yang lalu
Pusat Kota Pekanbaru Bakal Disulap Mirip Shibuya, Bundaran Jalan Sudirman Dilengkapi Videotron Raksasa
4
Mabes Polri Larang Personel Isap Vape, Antisipasi Narkotika Cair Beredar di Pekanbaru
Nasional
5 jam yang lalu
Mabes Polri Larang Personel Isap Vape, Antisipasi Narkotika Cair Beredar di Pekanbaru
5
Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Empat Titik Pekanbaru, Cek Jadwal Lengkap dan Lokasinya
Kabar Bertuah
7 jam yang lalu
Pemprov Riau Gelar Pasar Murah di Empat Titik Pekanbaru, Cek Jadwal Lengkap dan Lokasinya
6
Pemkot Pekanbaru Muluskan Jalan Puyuh Mas, Anggota DPRD Hamdani MS Ingatkan PR Perbaikan Drainase
Parlemen
5 jam yang lalu
Pemkot Pekanbaru Muluskan Jalan Puyuh Mas, Anggota DPRD Hamdani MS Ingatkan PR Perbaikan Drainase
Home  /  Berita  /  Balai Kota

Karena Persoalan 'Updating', Data Penanganan Covid-19 dari Pemda dan Kemenkeu Bisa Beda

Karena Persoalan Updating, Data Penanganan Covid-19 dari Pemda dan Kemenkeu Bisa Beda
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Perubahan APBD secara virtual, Jumat (6/8/2021). (gambar: puspen kemendagri)
Sabtu, 07 Agustus 2021 19:41 WIB
JAKARTA - Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto mengungkapkan, masih ada temuan ketidakcocokan data dari Kemenkeu dengan data dari Pemda (Pemerintah Daerah) terkait anggaran penanggulangan Covid-19.

Karenanya, menurut Ardian dalam rilis Puspen Kemendagri yang dikutip GoNEWS.co, Sabtu (7/8/2021), pemerintah daerah harus memastikan data yang dilaporkan adalah data termutakhir.

Hal tersebut juga disampaikan Ardian dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Perubahan APBD Provinsi bersama Pemerintah Daerah seluruh Indonesia secara virtual, Jumat, kemarin.

"Yang menjadi catatan saya, ada ketidakcocokan data yang kami terima dari Kementerian Keuangan, sebab laporan yang diberikan daerah sering merupakan laporan yang belum update. Untuk itu ke depannya agar (pemerintah daerah) memperbaiki laporan di masing-masing daerah," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ardia juga menegaskan bahwa yang menjadi prioritas di dalam laporan Pemda kepada Kemendagri harus mencakup bidang kesehatan, penanganan dampak, dukungan ekonomi dan bantuan sosial, serta jaring pengaman sosial.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Kampus, Balai Kota
wwwwww