Selebaran Kritik PPKM Nyebar: 'Covid Itu Nyata-Bantuan Pemerintah Fana'

KUDUS - Sejumlah selebaran kritikan kepada pemerintah tertempel di sejumlah ruas jalan di Kudus, Jateng. Selebaran itu isinya kritikan tentang penanganan pandemi COVID-19 yang membebani rakyat.

Selebaran itu terpasang di tiang rambu lalu lintas di sejumlah jalan di Kudus. Mulai dari jalan persimpangan Pentol, jalan Sunan Kudus, dan jalan Tanjung.

Selebaran itu bertuliskan kritikan terhadap pemerintah soal penanganan pandemi virus Corona atau COVID-19. Tulisan itu meliputi 'COVID itu nyata bantuan pemerintah itu fana', 'Negara kalah sama pinjaman online', 'Patuhi prokes sampai ajal menjemput', 'Nakes sengara korupsi menggila'.

Terpisah dimintai konfirmasi Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma mengatakan akan menelusuri tulisan selebaran yang terpasang di sejumlah titik jalanan Kota Kudus. Polisi akan mencari orang yang memasang selebaran tersebut.

"Kita akan cari dari CCTV siapa pelakunya akan kita terjunkan tim untuk melidik kemudian akan kita ketemu orangnya kita tanya maksud dan tujuannya seperti apa, apakah bagian dari selama kritik pemerintah atau lainnya," kata Aditya, dilansir GoNews.co dari Detik.com, Sabtu (24/7/2021).

Menurutnya pemerintah aparat TNI-Polri telah bekerja keras untuk menangani pandemi virus Corona ini. Disebutkan termasuk telah memberikan sejumlah bantuan kepada warga yang terdampak PPKM Darurat.

Kapolres juga membenarkan adanya ajakan aksi serentak di Kudus untuk menolak PPKM. Namun dia memastikan di Kudus tidak ada aksi hari ini.

"Betul (saat ditanya soal ajakan aksi serentak di Kudus). Aksi di Kudus memang kemarin ada ajakan dari beberapa kelompok yang itu juga ada beberapa daerah di Indonesia, termasuk Kudus," kata AKBP Aditya Surya Dharma.

Aditya mengatakan sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan elemen masyarakat masyarakat. Menurutnya semua elemen masyarakat hampir semua menolak ajakan aksi serentak pada Sabtu (24/7).

"Setelah kita lakukan lidik kemudian intel kami dari kodim juga, dari elemen masyarakat BEM, ormas, partai dan dari macam pedagang PKL, itu semua hampir semua menolak. Mereka tidak mau mengikuti ajak itu," jelas Aditya.

Aditya menambahkan meski demikian jika masih ada masyarakat yang nekat melakukan aksi akan langsung dibubarkan polisi.

"Apabila (ada yang) unjuk rasa, karena kita PPKM Level 4 undang-undang tentang prokes itu tidak ada kerumunan lebih dari 3 orang, kalau ada unjuk rasa tentunya akan kita bubarkan. Kita beri pengertian bahwa dengan aksi ini akan menambah kasus Corona baru atau peningkatan kasus. Karena kasus Kudus ini sudah mulai melandai," pungkas Aditya.***