Baliho Puan Dicoreti 'Open BO', DPP PDIP Meradang

JAKARTA - Pengurus DPP PDIP melaporkan aksi corat coretdi baliho Ketua DPR RI Puan Maharani. Tulisan dengan cat semprot 'OPEN BO' ditemukan di baliho yang terpasang di halaman kantor DPC PDIP di Jalan Raya Sambong Kanigoro, Kabupaten Blitar.

Dalam baliho itu, Puan Maharani mengucapkan ‘Selamat melaksanakan Rapat Kerja Daerah PDIP Jawa Timur. Di Bumi Bung Karno 21 Juni 2021’. Tepat di bawah tulisan itu, ada semprotan cat hitam berhuruf kapital 'OPEN BO'. Open BO merupakan istilah open booking yang biasa digunakan di dunia prostitusi.

Di samping tulisan itu tampak foto Puan Maharani berukuran besar memakai kebaya merah dengan jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Dari informasi yang dihimpun dari warga sekitar, tulisan ‘Open BO’ itu terlihat sejak Kamis (22/7) malam. Namun ketika detikcom mendatangi lokasi, penampakan baliho sudah berubah. Rupanya petugas yang menjaga kantor itu segera menurunkan dan menggantinya dengan baliho yang berbeda tulisan dan gambar.

Baliho yang terpasang sekarang bertuliskan ‘Selamat HUT RI ke 76. Dan foto di sampingnya terpampang gambar Puan Maharani, Megawati, dan Ir Soekarno.

Aksi vandalisme itu dilaporkan kader PDIP mewakili Arteria Dahlan ke Mapolres Blitar. Penanggung jawab Posko Arteria Dahlan Center (ADC) Blitar Ari Hadianto membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi. Namun jawabannya sangat singkat. "Iya benar. Saya sedang di jalan," kata Ari seperti dikutip GoNews.co dari Detikcom, Jumat (23/7/2021).

Kapolres Blitar AKBP Leonard M Sinambela juga membenarkan ada utusan Arteria Dahlan ke Mapolres Blitar untuk mengadukan aksi vandalisme. "Orangnya Pak Arteria membuat pengaduan soal itu. Mungkin karena produk internal kan bisa dibuat laporan untuk tindak lanjutnya," ujar Leo.

Menurut Leo, pengaduan sama dengan laporan dan yang bisa menerbitkan laporan adalah polisi. Leo juga mengatakan pihaknya juga telah meminta keterangan beberapa saksi terkait kronologi tulisan ‘OPEN BO’ itu. "Poster itu kan Ketua DPR RI ya. Jadi memaknainya sebagai pejabat tinggi negara. Kami masih sebatas itu. Langkah selanjutnya perlu pendalaman lagi," pungkas Leo.***