Biaya Hotel untuk Isoman, Pemerintah Pusat Masih Nunggak Rp196 Miliar

JAKARTA - Pemerintah masih belum membayar penuh biaya hotel yang digunakan untuk isolasi mandiri (isoman) pasien Covid-19. Penggunaan hotel-hotel tersebut atas permintaan BNPB yang menjadi Satgas Penanganan Covid-19.

Ketua Perhimpunan Hotel dan restoran (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut, pemerintah belum membayar tunggakan sebesar Rp 196 miliar dengan total sebanyak 21 hotel yang digunakan untuk isoman di Jakarta. Saat ini pembayaran tunggakan biaya hotel tersebut masih menunggu persetujuan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. "Ini nanti harusnya masuknya dari BNPB, karena awalnya order dari sana," ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/7).

Hariyadi menegaskan, pemerintah pusat harus memperbaiki sistem pembayaran jasa isoman bila masih ingin bekerja sama dengan pengusaha hotel. Menurutnya, pemerintah daerah masih lebih baik dalam menjalin hubungan dengan pihak perhotelan dalam penanganan pasien Covid-19

Ia mencontohkan, misalnya saja kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat yang membayar jasa isoman 50 persen di muka, kemudian dua minggu sekali dilunasi. “Kalau pemerintah mau bekerja sama lagi, kami mintanya pola pembayarannya itu yang baik, ya,” tegasnya.

Hariyadi mengatakan, untuk permintaan isoman di luar tanggungan pemerintah justru jumlahnya makin sedikit. Sebab, kebanyakan masyarakat yang terpapar Covid-19, sudah lebih berani untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing.

"Saat ini lebih banyak isoman di rumah, lebih tenang di rumah, masyarakat sudah mulai bisa mengantisipasi. Tamu (hotel) isoman itu jauh menurun," tandasnya.***